Tentukan pembubaran Majelis Konstituante

Posted on: May 11, 2020, by :
Tentukan pembubaran Majelis Konstituante

Tentukan pembubaran Majelis Konstituante

Tentukan pembubaran Majelis Konstituante

Penetapan UUD 1945 berlaku lagi

untuk seluruh bangsa Indonesia dan seluruh wilayah darah Indonesia, mulai dari tanggal ditetapkannya keputusan ini dan tidak adanya Konstitusi Sementara.
Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara yang terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat harus dilengkapi oleh delegasi dari daerah dan kelas dan membentuk Dewan Penasihat Agung Sementara akan diadakan dalam waktu sesingkat mungkin.
Meskipun Konsepsi Kepresidenan bertujuan untuk menyatukan semua kekuatan politik yang ada dan menciptakan stabilitas politik nasional, tetapi dalam prakteknya, Presiden Soekarno kemudian berusaha untuk menciptakan sistem kediktatoran yang atas nama demokrasi terpimpin. Pada periode ini juga kepemimpinan Dwitunggal bubar, Mohammad Hatta memilih untuk berada di luar pemerintahan dan menjadi sosok yang mengkritik Soekarno dengan tulisan-tulisan dan menganggap Soekarno telah berubah menjadi diktator sejak 1956.
Menurut Miriam Budiardjo, ciri-ciri era demokrasi terpimpin adalah dominasi seorang presiden yang sedang naik daun, pengaruh komunisme yang semakin besar, dan masuknya militer sebagai elemen sosio-politik. Keputusan Presiden 5 Juli pada dasarnya membuka peluang bagi stabilitas politik nasional, karena ia dapat mempertahankan posisi pemerintah setidaknya selama lima tahun, tetapi Keputusan Presiden 5 Juli 1959 diubah setelah dikeluarkannya Keputusan MPR. III / 1963 yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup.
Keputusan MPR pada saat yang sama melampaui batas posisi presiden dan menjadikan Soekarno seorang diktator. Ini menjadi salah satu bentuk pergolakan demokratis dan demokratis di era demokrasi terpimpin.
Penyalahgunaan lain oleh Soekarno selama era demokrasi terpimpin adalah pada tahun 1960, Sukarno membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tidak lain adalah sebuah lembaga legislatif, sedangkan UUD 1945 tidak mengizinkannya kepada presiden.
Bahkan kemudian, setelah membubarkan DPR, Presiden Soekarno membentuk badan legislatif, yang seharusnya memiliki anggota legislatif yang dipilih oleh rakyat, bukan presiden. Badan legislatif yang dibentuk oleh Soekarno kemudian disebut sebagai Gotong Royong Rakyat Majelis Legislatif (DPR-GR). Praktis, karena DPR-GR adalah bentuk presiden, maka fungsi kontrol legislatif kepada eksekutif dihilangkan.
Selain itu, posisi Ketua DPR-GR diangkat menjadi menteri oleh Presiden Soekarno, itu berarti legislatif berada di bawah eksekutif, itu tertuang dalam Keputusan Presiden no. 14/1960.
Selain badan legislatif, peradilan juga mendapat intervensi dari Presiden Soekarno, salah satunya adalah presiden memiliki kewenangan untuk campur tangan dalam peradilan Mahkamah Agung. Intervensi Presiden Soekarno di bagian peradilan diperkuat lebih lanjut oleh UU 19/1964, yang berarti bahwa presiden itu sah ketika mengganggu penilaian apa pun yang dibuat oleh peradilan.
Selain pemerintahan, kecenderungan komunisme juga terjadi di era demokrasi terpimpin, salah satunya adalah Presiden Soekarno membentuk lembaga ekstra konstitusional, yaitu Front Nasional. Menurut Miriam Budiardjo, pembentukan Front Nasional merupakan bagian dari strategi Komunis Internasional (Komintern) untuk membentuk negara berdasarkan model “demokrasi rakyat”.
Jadi Front Nasional yang dibentuk oleh Presiden Soekarno kemudian menjadi tanah politik bagi Partai Komunis Indonesia (PKI) dan tidak dapat dirusak karena posisinya yang berada di luar konstitusi tetapi dilindungi oleh presiden.
Demokrasi terpimpin yang diprakarsai oleh Presiden Soekarno semakin menunjukkan pelanggaran dan menghalangi konsep dan nilai-nilai demokrasi itu sendiri, bukan hanya karena intervensi penuh dari legislatif dan peradilan, tetapi juga pelarangan partai politik yang dianggap melawan Presiden Soekarno, seperti Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI) dibubarkan dan Soetan Sjahrir kemudian dibuang ke Swiss sampai kematiannya pada tahun 1966, serta lembaga pers dan seni yang menentang Presiden Soekarno atau berkonflik dengan PKI, seperti Harian Pandji Masjarakat dan budaya aktivis yang tergabung dalam Manikebu juga dilarang.
Selain itu, Presiden Soekarno memprioritaskan kebijakan luar negeri yang disebut “Politik Mercusuar”, yang mempengaruhi sektor ekonomi nasional yang terabaikan menyebabkan inflasi dan kemiskinan yang sangat besar.

Era demokrasi terpimpin berakhir dengan peristiwa sejarah paling gelap bagi bangsa Indonesia, Gerakan 30 September / Partai Komunis Indonesia atau G30S / PKI. G30S / PKI sebagai tambahan untuk mengakhiri era demokrasi terpimpin, serta memulai fase kediktatoran baru, kediktatoran Orde Baru yang dipimpin oleh Jenderal Soeharto atau yang disebut era demokrasi Pancasila.


Sumber: https://blog.fe-saburai.ac.id/seva-mobil-bekas/