Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah yang Mempunyai Wewenang Umum

Posted on: April 15, 2020, by :
 Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah yang Mempunyai Wewenang Umum

 Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah yang Mempunyai Wewenang Umum

 Pengaturan Hak Penguasaan Atas Tanah yang Mempunyai Wewenang Umum

Hak Penguasaaan atas tanah yang memberikan kewenangan yang bersifat umum (Hak perorangan atas tanah) yaitu, hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya. Hak atas tanah tersebut terdiri dari:

  1. Hak Atas Tanah Orisinal Atau Primer

Yaitu, hak penguasaan atas tanah yang memberi wewenang bagi subjeknya untuk menggunakan tanah yang dikuasainya seperti:

  1. Hak milik

Hak Milik adalah hak atas tanah yang turun temurun, terkuat, dan terpenuh. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat (1) dan (2) UUPA yang berbunyi sebagai berikut: ”Hak Milik adalah hak turun-temurun, terkuat, dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan pasal 6. Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain.

Hak Milik adalah hak atas tanah, karena itu tidak meliputi pemilikan kekayaan alam yang terkadung dalam tubuh bumi dan yang ada dibawah atau didalamnya.

Subyek Hak Milik yang dapat mempunyai tanah Hak Milik menurut UUPA dan peraturan pelaksanaanya, adalah:

(1)   Perseorangan

WNI, baik pria maupun wanita, tidak berwarganegaraan rangkap (Pasal 9, 20 (1) UUPA).

(2)   Badan-badan Hukum Tertentu

Badan-badan hukum yang dapat mempunyai Hak Milik atas tanah, yaitu bank-bank yang didirikan oleh negara, koperasi pertanian, badan keagamaan dan badan sosial (Pasal 21 (2) UUPA).

Terjadinya Hak Milik atas tanah dapat terjadi melalui 3 cara sebagai mana disebutkan dala Pasal 22 UUPA, yaitu:

(1)   Hak Mik atas tanah yang terjadi Menurut Hukum Adat.

(2)   Hak Milik Atas tanah tertajdi karena Penetapan Pemerintah.

(3)   Hak Milik atas tanah terjadi karena Undang-undang.

Adapun ciri-ciri dan sifat Hak Milik yaitu:

(1)   Tergolong hak yang wajib didaftarkan menurut PP No. 24/1997

(2)   Dapat diwariskan

(3)   Dapat dialihkan dengan cara seperti jual beli, hibah, tukar menukar, lelang dan penyertaan modal.

(4)   Turun temurun.

(5)   Dapat dilepaskan untuk kepentingan sosial.

(6)   Dapat dijadikan induk hak lain.

(7)   Dapat dijadikan jaminan hutang dengan dibebani hak tanggungan.

baca juga :