Sempat 2 Tahun ‘Mati Suri’, Ini Penjelasan DPST
Posted on: December 1, 2019, by : g3wgj
Sempat 2 Tahun ‘Mati Suri’, Ini Penjelasan DPST

Sempat 2 Tahun ‘Mati Suri’, Ini Penjelasan DPST

Sempat 2 Tahun ‘Mati Suri’, Ini Penjelasan DPST
Sempat 2 Tahun ‘Mati Suri’, Ini Penjelasan DPST

Dirgantara Pilot School Tasikmalaya (DPST) sempat tak beroperasi selama dua tahun

akibat perubahan Peraturan Menteri (Permen).

Pada tahun 2010, muncul Keputusan Menteri (KM) 57 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SIPK bagian 141 (Pesawat tidak dibatasi).

Di tahun inilah banyak berdiri sekolah penerbangan di Indonesia. Hingga tahun ini, sedikitnya ada 20 sekolah penerbangan pernah berdiri di Indonesia.

KM 57 tahun 2010 kemudian berganti menjadi Permen 64 tahun 2015. Permen inilah yang membuat sekolah pilot banyak yang tutup.

DPST memang tidak sampai tutup. Namun, hal ini yang membuat kegiatan belajar mengajar terkendala, akibat persiapan penambahan jumlah pesawat.

Semula tidak disyaratkan jumlah minimal kepemilikan pesawat.

Namun, berdasarkan Permen baru itu, setiap sekolah pilot harus memiliki minimal 5 pesawat.

Setelah jumlah pesawat dipenuhi menjadi 5, DPST berjalan kembali. Setahun kemudian, Permen kembali diganti dengan Permen 51 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permehub No. KM 57 Tahun 2010.

Pada regulasi baru ini, sekolah pilot harus memiliki sebuah pesawat tipe multi engine. Akibatnya, sekolah pilot wajib membeli lagi sebuah pesawat multi engine sebagai syarat perpanjang ijin. Alhasil, sekolah yang belum memiliki pesawat bermesin dua itu terpaksa harus berhenti beroperasi, karena izin tidak dapat diperpanjang.

Dengan kronologi di atas, DPST mendapat gugatan hukum dari para orang tua siswa. Gugatan tersebut berupa laporan penipuan, gugatan perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi sebesar Rp 11 miliar.

Namun, hal tersebut tidak terbukti di pengadilan, karena kasus ini

dinilai bersifat force majour akibat perubahan regulasi pemerintah atau ada perubahan kebijakan dari pemerintah.

Kuasa hukum DPST, Hudi Yusuf SH MH, mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Cibinong, dan kliennya dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan itu tercatat dalam nomor perkara 229/pdt/2017/pn.cbn. Selanjutnya, penggugat banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

DPTS kembali menang. Gugatan penggugat ditolak. Putusan itu tercatat dalam nomor perkara 64/pdt/2019/PT.Bdg.

Akhirnya, putusan pun inkrah, karena penggugat tidak meneruskan laporan ke tingkat kasasi.

Menurut Hudi, gugatan yang dilayangkan oleh orang tua siswa ke DPST tidak terbukti di pengadilan.

“Sekolah sudah terlepas dari masalah hukum, berjalannya waktu mahasiswa sudah ada yang selesaikan sekolahnya, dilihat kelayakan fasilitas DPST, legalitas DPST lengkat, sudah punya hanggar, punya landasan sendiri, simulator punya sendiri, sudah pernah ada wisuda dua kali, kini jelang persiapan wisuda di tahun 2020, “kata Hudi, di Jakarta, baru-baru ini.

DPST kini bisa beroperasi kembali di awal 2019, setelah 2 tahun vakum. Setelah semua gugatan perbuatan melawan hukum di PN Cibinong dan laporan polisi di Bareskrim dan Polda Metro Jaya terkait Penipuan tidak terbukti, dan sudah memenuhi regulasi dari Kementerian Perhubungan.

 

Baca Juga :