Month: December 2019

Pengertian Koperasi Adalah

Pengertian Koperasi Adalah

Pengertian Koperasi Adalah
Pengertian Koperasi Adalah

Koperasi adalah jenis badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum.

Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

Bagi Masyarakat Indonesia, Koperasi sudah tidak asing lagi, karena kita sudah merasakan jasa Koperasi dalam rangka keluar dari kesulitan hutang lintah darat. Secara harfiah Kpoerasi yang berasal dari bahasa Inggris Coperation terdiri dari dua suku kata :

– Co yang berarti bersama

– Operation = bekerja

Jadi koperasi berarti bekerja sama, sehingga setiap bentuk kerja sama dapat disebut koperasi.

Pengertian pengertian pokok tentang Koperasi :

Merupakan perkumpulan orang orang termasuk badan hukum yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama.
Menggabungkan diri secara sukarela menjadi anggota dan mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai pencerminan demokrasi dalam ekonomi.
Kerugian dan keuntungan ditanggung dan dinikmati bersama secara adil.
Pengawasan dilakukan oleh anggota.
Mempunyai sifat saling tolong menolong.
Membayar sejumlah uang sebagai simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai syarat menjadi anggota.
Sebetulnya suatu definisi itu meskipun banyak persamaannya, tetapi orang banyak yang memberi tekanan pada salah satu unsurnya. Hal ini tergantung pada perbedaan segi pandangan palsafah hidup orang yang mengemukakan tentang Koperasi, sebagai pelengkap dari pengertian koperasi menurut UU No. 12/1967 (undang undang pertama mengenai Koperasi Indonesia), diantaranya :

– Dr.C.C. Taylor

Beliau adalah seorang ahli ilmu Sosiologi, dapat diperkirakan tinjauan beliau adalah tinjauan yang menganggap bahwa Koperasi adalah konsep sosiologi. Menurutnya koperasi ada dua ide dasar yang bersifat sosiologi yang penting dalam pengertian kerja sama :

Pada dasarnya orang lebih menyukai hubungan dengan orang lain secara langsung. Hubungan paguyuban lebih disukai daripada hubungan yang bersifat pribadi.
Manusia (orang) lebih menyukai hidup bersama yang salig menguntungkan dan damai daripada persaingan.
Sesuai dengan pandangan Taylor tersebut Koperasi dianggap lebih bersifat perkumpulan orang daripada perkumpulan modal, selain dari sudut pandang ETIS/ RELIGIOUS dan sudut pandang EKONOMIS.

– Intenational Labour Office (ILO)

Menurut ILO definisi koperasi adalah sebagai berikut :

….. Cooperation is an association of person, usually of limited means, who have voluntaily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled businnes organization, making equitable

contribution of the capital required and eccepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking.

Definisi di atas terdiri dari unsur unsur berikut :

Kumpulan orang orang
Bersifat sukarela
Mempunyai tujuan ekonomi bersama
Organisasi usaha yang dikendalikan secara demokratis
Kontribusi modal yang adil
Menanggung kerugian bersama dan menerima keuntungan secara adil.
– Margaret Digby

Menulis tentang “ The World Cooperative Movement “ mengatakan bahwa koperasi adalah :

Kerjasama dan siap untuk menolong
Adalah suatu usaha swasta tetapi ada perbedaan dengan badan usaha swasta lain dalam hal cara untuk mencapai tujuannya dan penggunaan alatnya.
– Dr. C.R Fay

…..suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangan tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa. Sehingga masing masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan tingkat hubungan mereka dengan perserikatan itu.

– Dr. G. Mladenata

Didalam bukunya “ Histoire des Doctrines Cooperative “ mengemukakan bahwa koperasi terdiri atas produsen produsen kecil yang tergabung secara sukarela untuk mencapai tujuan bersama ,dengan saling bertukar jasa secara kolektif dan menanggung resiko bersama dengan mengerjakan sumber sumber yang disumbangkan oleh anggota.

– H.E. Erdman

Bukunya “ Passing Monopoly as an aim of Cooperative” mengemukakan definisi sebagai berikut :

koperasi melayani anggota, yang macam pelayanannya sesuai dengan macam koperasi
rapat anggota memutuskan kebijakan dasar juga mengangkat dan meberhentikan pengurus
pengurus bertanggung jawab dalam menjalankan usaha dan dapat mengangkat karyawan untuk melaksanakan kebijaksanaan yang diterima dari rapat anggota.
Tiap anggota mempunyai hak satu suara dalam rapat anggota tahunan. Partisipasi anggota lebih diutamakan daripada modal yang dimasukan.
Anggota membayar simpanan pokok, wajib dan sukarela. Koperasi juga dimungkinkan meminjam modal dari luar.
Koperasi membayar bunga pinjaman sesuai dengan batas yang berlaku yaitu sesuai dengan tingginya yang berlaku di masyarakat.
SHU ( Sisa Hasil Usaha ) dibayar pada anggota yang besarnya sesuai dengan jasa anggota
Dalam hal mengalami kegagalan, anggota hanya bertanggung jawab sebesar simpananya di koperasi
– Frank Robotka

Bukunya yang berjudul “ A Theory of Cooperative “ menyakan bahwa penulis penulis Amerika serikat umumnya menerima ide ide tentang koperasi sebagai berikut :

koperasi adalah suatu bentuk badan usaha yang anggotanya merupakan langganannya. Koperasi diorganisasikan , diawasi dan dimiliki oleh para anggotanya yang bekerja untuk kemanfaatan mereka sendiri
praktek usahanya sesuai dengan prinsip prinsip Rochdale
Koperasi adalah suatu kebalikan dari persaingan yaitu bahwa anggota lebih bersifat kerja sama daripada bersaing diantara mereka
Koperasi bukan perkumpulan modal dan tidak mengejar keuntungan, lain dengan badan usaha bukan koperasi yang mengutamakan modal dan berusaha mendapatkan keuntungan
Keanggotaan koperasi berdasarkan atas perseorangan bukan atas dasar modal
– Dr. Muhammad Hatta

Dalam bukunya “ The Movement in Indonesia” beliau mengemukakan bahwa koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarka tolong menolong. Mereka didorong oleh keinginan memberi jasa pada kawan “ seorang buat semua dan semua buat seorang” inilah yang dinamakan Auto Aktivitas Golongan, terdiri dari :

Solidaritas
Individualitas
Menolong diri sendiri
Jujur

Baca Juga : 

Sejarah Koperasi

Sejarah Koperasi

Sejarah Koperasi
Sejarah Koperasi

Koperasi sebagai suatu sistem ekonomi, mempunyai kedudukan (politik) yang cukup kuat karena memiliki cantolan konstitusional, yaitu berpegang pada Pasal 33 UUD 1945, khususnya Ayat 1 yang menyebutkan bahwa ?Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan?. Dalam Penjelasan UUD 1945 itu dikatakan bahwa bangun usaha yang paling cocok dengan asas kekeluargaan itu adalah Koperasi. Tafsiran itu sering pula dikemukakan oleh Mohammad Hatta, yang sering disebut sebagai perumus pasal tersebut. Pada Penjelasan konstitusi tersebut juga dikatakan, bahwa sistem ekonomi Indonesia didasarkan pada asas Demokrasi Ekonomi, di mana produksi dilakukan oleh semua dan untuk semua yang wujudnya dapat ditafsirkan sebagai Koperasi.Dalam wacana sistem ekonomi dunia, Koperasi disebut juga sebagai the third way, atau ?jalan ketiga?, istilah yang akhir-akhir ini dipopulerkan oleh sosiolog Inggris, Anthony Giddens, yaitu sebagai ?jalan tengah? antara kapitalisme dan sosialisme.Koperasi diperkenalkan di Indonesia oleh R. Aria Wiriatmadja di Purwokerto, Jawa Tengah pada tahun 1896. Ia mendirikan Koperasi kredit dengan tujuan membantu rakyatnya yang terjerat hutang dengan rentenir. R. Aria Wiriatmadja atau Tirto Adisuryo, yang kemudian dibantu pengembangannya oleh pejabat Belanda dan akhirnya menjadi program resmi pemerintah. Seorang pejabat pemerintah Belanda, yang kemudian menjadi sarjana ekonomi, Booke, juga menaruh perhatian terhadap Koperasi. Atas dasar tesisnya, tentang dualisme sosial budaya masyarakat Indonesia antara sektor modern dan sektor tradisional, ia berkesimpulan bahwa sistem usaha Koperasi lebih cocok bagi kaum pribumi daripada bentuk badan-badan usaha kapitalis. Pandangan ini agaknya disetujui oleh pemerintah Hindia Belanda sehingga pemerintah kolonial itu mengadopsi kebijakan pembinaan Koperasi.Meski Koperasi tersebut berkembang pesat hingga tahun 1933-an, pemerintah Kolonial Belanda khawatir Koperasi akan dijadikan tempat pusat perlawanan, namun Koperasi menjamur kembali hingga pada masa pendudukan Jepang dan kemerdekaan.

Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan Koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia.Bung Hatta meneruskan tradisi pemikiran ekonomi sebelumnya. Ketertarikannya kepada sistem Koperasi agaknya adalah karena pengaruh kunjungannya ke negara-negara Skandinavia, khususnya Denmark, pada akhir tahun 1930-an. Walaupun ia sering mengaitkan Koperasi dengan nilai dan lembaga tradisional gotong-royong, namun persepsinya tentang Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi modern yang berkembang di Eropa Barat. Ia pernah juga membedakan antara ?Koperasi sosial? yang berdasarkan asas gotong royong, dengan ?Koperasi ekonomi? yang berdasarkan asas-asas ekonomi pasar yang rasional dan kompetitif.Bagi Bung Hatta, Koperasi bukanlah sebuah lembaga yang antipasar atau nonpasar dalam masyarakat tradisional. Koperasi, baginya adalah sebuah lembaga self-help lapisan masyarakat yang lemah atau rakyat kecil untuk bisa mengendalikan pasar. Karena itu Koperasi harus bisa bekerja dalam sistem pasar, dengan cara menerapkan prinsip efisiensi. Koperasi juga bukan sebuah komunitas tertutup, tetapi terbuka, dengan melayani non-anggota, walaupun dengan maksud untuk menarik mereka menjadi anggota Koperasi, setelah merasakan manfaat berhubungan dengan Koperasi. Dengan cara itulah sistem Koperasi akan mentransformasikan sistem ekonomi kapitalis yang tidak ramah terhadap pelaku ekonomi kecil melalui persaingan bebas (kompetisi), menjadi sistem yang lebih bersandar kepada kerja sama atau Koperasi, tanpa menghancurkan pasar yang kompetitif itu sendiri.Dewasa ini, di dunia ada dua macam model Koperasi. Pertama, adalah Koperasi yang dibina oleh pemerintah dalam kerangka sistem sosialis. Kedua, adalah Koperasi yang dibiarkan berkembang di pasar oleh masyarakat sendiri, tanpa bantuan pemerintah. Jika badan usaha milik negara merupakan usaha skala besar, maka Koperasi mewadahi usaha-usaha kecil, walaupun jika telah bergabung dalam Koperasi menjadi badan usaha skala besar juga. Di negara-negara kapitalis, baik di Eropa Barat, Amerika Utara dan Australia, Koperasi juga menjadi wadah usaha kecil dan konsumen berpendapatan rendah. Di Jepang, Koperasi telah menjadi wadah perekonomian pedesaan yang berbasis pertanian.Di Indonesia, Bung Hatta sendiri menganjurkan didirikannya tiga macam Koperasi. Pertama, adalah Koperasi konsumsi yang terutama melayani kebutuhan kaum buruh dan pegawai. Kedua, adalah Koperasi produksi yang merupakan wadah kaum petani (termasuk peternak atau nelayan). Ketiga, adalah Koperasi kredit yang melayani pedagang kecil dan pengusaha kecil guna memenuhi kebutuhan modal. Bung Hatta juga menganjurkan pengorganisasian industri kecil dan Koperasi produksi, guna memenuhi kebutuhan bahan baku dan pemasaran hasil.Menurut Bung Hatta, tujuan Koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil. Tapi, ini tidak berarti, bahwa Koperasi itu identik dengan usaha skala kecil. Koperasi bisa pula membangun usaha skala besar berdasarkan modal yang bisa dikumpulkan dari anggotanya, baik anggota Koperasi primer maupun anggota Koperasi sekunder. Contohnya adalah industri tekstil yang dibangun oleh GKBI (Gabungan Koperasi Batik Indonesia) dan berbagai Koperasi batik primer.Karena kedudukannya yang cukup kuat dalam konstitusi, maka tidak sebuah pemerintahpun berani meninggalkan kebijakan dan program pembinaan Koperasi. Semua partai politik, dari dulu hingga kini, dari Masyumi hingga PKI, mencantumkan Koperasi sebagai program utama. Hanya saja kantor menteri negara dan departemen Koperasi baru lahir di masa Orde Baru pada akhir dasarwarsa 1970-an. Karena itu, gagasan sekarang untuk menghapuskan departemen Koperasi dan pembinaan usaha kecil dan menengah, bukan hal yang mengejutkan, karena sebelum Orde Baru tidak dikenal kantor menteri negara atau departemen Koperasi. Bahkan, kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Bung Hatta sendiri pun tidak ada departemen atau menteri negara yang khusus membina Koperasi.

Pasang-surut Koperasi di IndonesiaKoperasi di Indonesia dalam perkembangannya mengalami pasang dan surut. Sebuah pertanyaan sederhana namun membutuhkan jawaban njelimet, terlontar dari seorang peserta. ?Mengapa jarang dijumpai ada Koperasi yang bertumbuh menjadi usaha besar yang menggurita, layaknya pelaku ekonomi lain, yakni swasta (konglomerat) dan BUMN? Mengapa gerakan ini hanya berkutat dari persoalan yang satu ke persoalan lain, dan cenderung stagnan alias berjalan di tempat? Mengapa Koperasi sulit berkembang di tengah ?habitat? alamnya di Indonesia?? Inilah sederet pertanyaan yang perlu dijadikan bahan perenungan.Padahal, upaya pemerintah untuk ?memberdayakan? Koperasi seolah tidak pernah habis. Bahkan, bila dinilai, mungkin amat memanjakan. Berbagai paket program bantuan dari pemerintah seperti kredit program: KKop, Kredit Usaha Tani (KUT), pengalihan saham (satu persen) dari perusahaan besar ke Koperasi, skim program KUK dari bank dan Kredit Ketahanan Pangan (KKP) yang merupakan kredit komersial dari perbankan, juga ?paket program? dari Permodalan Nasional Madani (PNM), terus mengalir untuk memberdayakan gerakan ekonomi kerakyatan ini. Tak hanya bantuan program, ada institusi khusus yang menangani di luar Dekopin, yaitu Menteri Negara Urusan Koperasi dan PKM (Pengusaha Kecil Menengah), yang seharusnya memacu gerakan ini untuk terus maju. Namun, kenyataannya, Koperasi masih saja melekat dengan stigma ekonomi marjinal, pelaku bisnis yang perlu dikasihani, pelaku bisnis ?pupuk bawang?, pelaku bisnis tak profesional.Masalah tersebut tidak bisa dilepaskan dari substansi Koperasi yang berhubungan dengan semangat. Dalam konteks ini adalah semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Jadi, bila Koperasi dianggap kecil, tidak berperan, dan merupakan kumpulan serba lemah, itu terjadi karena adanya pola pikir yang menciptakan demikian.Singkatnya, Koperasi adalah untuk yang kecil-kecil, sementara yang menengah bahkan besar, untuk kalangan swasta dan BUMN. Di sinilah terjadinya penciptaan paradigma yang salah. Hal ini mungkin terjadi akibat gerakan Koperasi terlalu sarat berbagai embel-embel, sehingga ia seperti orang kerdil yang menggendong sekarung beras di pundaknya. Koperasi adalah ?badan usaha?, juga ?perkumpulan orang? termasuk yang ?berwatak sosial?. Definisi yang melekat jadi memberatkan, yakni ?organisasi sosial yang berbisnis? atau ?lembaga ekonomi yang mengemban fungsi sosial.?Berbagai istilah apa pun yang melekat, sama saja, semua memberatkan gerakan Koperasi dalam menjalankan visi dan misi bisnisnya. Mengapa tidak disebut badan usaha misalnya, sama dengan pelaku ekonomi-bisnis lainnya, yakni kalangan swasta dan BUMN, sehingga ketiganya memiliki kedudukan dan potensi sejajar. Padahal, persaingan yang terjadi di lapangan demikian ketat, tak hanya sekadar pembelian embel-embel. Hanya kompetisi ketat semacam itulah yang membuat mereka bisa menjadi pengusaha besar yang tangguh dan profesional. Para pemain ini akan disaring secara alami, mana yang efisien dalam menjalankan bisnis dan mereka yang akan tetap eksis.Koperasi yang selama ini diidentikkan dengan hal-hal yang kecil, pinggiran dan akhirnya menyebabkan fungsinya tidak berjalan optimal. Memang pertumbuhan Koperasi cukup fantastis, di mana di akhir tahun 1999 hanya berjumlah 52.000-an, maka di akhir tahun 2000 sudah mencapai hampir 90.000-an dan di tahun 2007 ini terdapat ——– Koperasi di Indonesia. Namun, dari jumlah yang demikian besar itu, kontribusinya bagi pertumbuhan mesin ekonomi belum terlalu signifikan. Koperasi masih cenderung menempati ekonomi pinggiran (pemasok dan produksi), lebih dari itu, sudah dikuasai swasta dan BUMN. Karena itu, tidak aneh bila kontribusi Koperasi terhadap GDP (gross domestic product) baru sekitar satu sampai dua persen, itu adalah akibat frame of mind yang salah.Di Indonesia, beberapa Koperasi sebenarnya sudah bisa dikatakan memiliki unit usaha besar dan beragam serta tumbuh menjadi raksasa bisnis berskala besar. Beberapa Koperasi telah tumbuh menjadi konglomerat ekonomi Indonesia, yang tentunya tidak kalah jika dibandingkan dengan perusahaan swasta atau BUMN yang sudah menggurita, namun kini banyak yang sakit. Omzet mereka mencapai milyaran rupiah setiap bulan. Konglomerat yang dimaksud di sini memiliki pengertian: Koperasi yang bersangkutan sudah merambah dan menangani berbagai bidang usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak dan merangsek ke berbagai bidang usaha-bisnis komersial

Sumber : https://freemattandgrace.com/

Tugas Pokok Pegadaian Syariah

Tugas Pokok Pegadaian Syariah

Tugas Pokok Pegadaian Syariah
Tugas Pokok Pegadaian Syariah

Sebagai lembaga keuangan non bank milik pemerintah yang berhak memberikan pinjaman kredit kepada masyarakat atas dasar hukum gadai yang bertujuan agar masyarakat tidak dirugikan oleh lembaga keuangan non formal yang cendrung memanfaatkan kebutuhan dana mendesak dari masyarakat, maka pada dasarnya lembaga pegadaian (Perum Pegadaian) tersebut mempunyai tugas, tujuan serta fungsi-fungsi pokok sebagai berikut:

Tugas Pokok

Tugas pokok pegadaian yaitu menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai dan usaha-usaha lain yang berhubungan dengan tujuan pegadaian atas dasar materi

Tujuan Pokok

Sebagai lembaga keuangan syari’ah non bank milik pemerintah bertujuan untuk menyediakan tempat badan usaha bagi orang-orang yang menginginkan prinsip-prinsip syari’ah bagi masyarakat muslim khususnya dan pada semua lapisan masyarakat non muslim pada umumnya. Disamping itu untuk memenuhi kebutuhan umat akan  jasa gadai yang sesuai syari’ah Islam.

pegadaian pada dasarnya mempunyai tujuan-tujuan pokok seperti dicantumkan dalam PP No. 103 tahun 2000 sebagai berikut:
1) Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2) Turut melaksanakan dan menunjung pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat atas dasar hukum gadai.
3) Mencegah dan memberantas praktek pegadaian gelap, ijon dan pinjaman tidak wajar lainnya.
Fungsi Pokok
Fungsi pokok pegadaian adalah sebagai berikut:
1) . Mengelola penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai dengan cara mudah, cepat, aman dan hemat.
2).  Menciptakan dan mengembangkan usaha-usaha lain yang menguntungkan bagi pegadaian maupun masyarakat.
3).  Mengelola keuangan, perlengkapan, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.
4). Mengelola organisasi, tata kerja dan tata laksana pegadaian.
5).  Melakukan penelitian dan pengembangan serta mengawasi pengelolaan pegadaian.
Dari tugas, tujuan dan fungsi pegadaian tersebut perum pegadaian adalah lembaga kredit yang melayani hampir semua jenis kebutuhan dana. Kredit tersebut dapat berupa kredit untuk kebutuhan konsumsi atau terlebih untuk tujuan produksi (misalnya biaya pengolahan sawah dan sebagainya).

Sumber : https://merpati.co.id/

Sempat 2 Tahun ‘Mati Suri’, Ini Penjelasan DPST

Sempat 2 Tahun ‘Mati Suri’, Ini Penjelasan DPST

Sempat 2 Tahun ‘Mati Suri’, Ini Penjelasan DPST
Sempat 2 Tahun ‘Mati Suri’, Ini Penjelasan DPST

Dirgantara Pilot School Tasikmalaya (DPST) sempat tak beroperasi selama dua tahun

akibat perubahan Peraturan Menteri (Permen).

Pada tahun 2010, muncul Keputusan Menteri (KM) 57 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan SIPK bagian 141 (Pesawat tidak dibatasi).

Di tahun inilah banyak berdiri sekolah penerbangan di Indonesia. Hingga tahun ini, sedikitnya ada 20 sekolah penerbangan pernah berdiri di Indonesia.

KM 57 tahun 2010 kemudian berganti menjadi Permen 64 tahun 2015. Permen inilah yang membuat sekolah pilot banyak yang tutup.

DPST memang tidak sampai tutup. Namun, hal ini yang membuat kegiatan belajar mengajar terkendala, akibat persiapan penambahan jumlah pesawat.

Semula tidak disyaratkan jumlah minimal kepemilikan pesawat.

Namun, berdasarkan Permen baru itu, setiap sekolah pilot harus memiliki minimal 5 pesawat.

Setelah jumlah pesawat dipenuhi menjadi 5, DPST berjalan kembali. Setahun kemudian, Permen kembali diganti dengan Permen 51 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Permehub No. KM 57 Tahun 2010.

Pada regulasi baru ini, sekolah pilot harus memiliki sebuah pesawat tipe multi engine. Akibatnya, sekolah pilot wajib membeli lagi sebuah pesawat multi engine sebagai syarat perpanjang ijin. Alhasil, sekolah yang belum memiliki pesawat bermesin dua itu terpaksa harus berhenti beroperasi, karena izin tidak dapat diperpanjang.

Dengan kronologi di atas, DPST mendapat gugatan hukum dari para orang tua siswa. Gugatan tersebut berupa laporan penipuan, gugatan perbuatan melawan hukum, dan ganti rugi sebesar Rp 11 miliar.

Namun, hal tersebut tidak terbukti di pengadilan, karena kasus ini

dinilai bersifat force majour akibat perubahan regulasi pemerintah atau ada perubahan kebijakan dari pemerintah.

Kuasa hukum DPST, Hudi Yusuf SH MH, mengatakan, gugatan tersebut dilayangkan ke Pengadilan Negeri Cibinong, dan kliennya dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

Putusan itu tercatat dalam nomor perkara 229/pdt/2017/pn.cbn. Selanjutnya, penggugat banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat.

DPTS kembali menang. Gugatan penggugat ditolak. Putusan itu tercatat dalam nomor perkara 64/pdt/2019/PT.Bdg.

Akhirnya, putusan pun inkrah, karena penggugat tidak meneruskan laporan ke tingkat kasasi.

Menurut Hudi, gugatan yang dilayangkan oleh orang tua siswa ke DPST tidak terbukti di pengadilan.

“Sekolah sudah terlepas dari masalah hukum, berjalannya waktu mahasiswa sudah ada yang selesaikan sekolahnya, dilihat kelayakan fasilitas DPST, legalitas DPST lengkat, sudah punya hanggar, punya landasan sendiri, simulator punya sendiri, sudah pernah ada wisuda dua kali, kini jelang persiapan wisuda di tahun 2020, “kata Hudi, di Jakarta, baru-baru ini.

DPST kini bisa beroperasi kembali di awal 2019, setelah 2 tahun vakum. Setelah semua gugatan perbuatan melawan hukum di PN Cibinong dan laporan polisi di Bareskrim dan Polda Metro Jaya terkait Penipuan tidak terbukti, dan sudah memenuhi regulasi dari Kementerian Perhubungan.

 

Baca Juga :

Kampak Desak Lagi Kemenristekdikti Usut Ijazah Bupati Lahat

Kampak Desak Lagi Kemenristekdikti Usut Ijazah Bupati Lahat

Kampak Desak Lagi Kemenristekdikti Usut Ijazah Bupati Lahat
Kampak Desak Lagi Kemenristekdikti Usut Ijazah Bupati Lahat

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Negeri

(Kemenristekdikti) kembali didesak mengusut dugaan ijazah palsu miliki Bupati Lahat, Sumatera Selatan, Cik Ujang. Desakan itu muncul dalam aksi massa Koalisi Mahasiswa-Pemuda Peduli Integritas Kampus (Kampak) di depan Kantor Kemenristekdikti, Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, Jumat, 23/8/19.
Berita Terkait
Kampak Menyoal Lagi Ijazah Bupati Lahat

Koordinator aksi Abraham mengatakan, Cik Ujang mengaku terdaftar sebagai mahasiswa reguler di Universitas Sjakhyakirti Palembang sejak 2009 dan lulus pada 2013. Tercatat, Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Cik Ujang adalah 09310029 dan mengantongi Ijazah Sarjana Hukum dengan nomor seri ijazah 1302101331042.

Namun, ijazah yang dikeluarkan pihak kampus tersebut diduga palsu.

Abraham bilang, sebagai mahasiswa reguler Cik Ujang yang pada saat terdaftar sebagai mahasiswa sedang menjabat sebagai anggota DPRD Lahat dan berdomisi di Lahat dengan jarak tempuh kurang lebih tujuh jam perjalanan darat antara ke Palembang. Maka, sambungnya, patut diduga bahwa Cik Ujang tidak pernah mengikuti perkuliahan sehari-hari sebagaimana mahasiswa reguler pada umumnya, dengan beban studi rata-rata 24 SKS per semester.

Abraham juga menegaskan pihaknya sudah melakukan investigasi perihal dugaan ijazah palsu Cik Ujang yang dikeluarkan pihak kampus. Berdasarkan investigas itu, Cik Ujang selain tidak pernah mengikuti perkuliahan sebagai mahasiswa reguler, juga tidak ditemukan data di web Kemenristekdikti bahwa yang bersangkutan pernah menulis skripsi sebagai syarat sarjana.

“Sehingga ijazah dan gelar sarjana hukum yang dikeluarkan kampus untuk Cik Ujang diduga kuat adalah palsu,” ujar dia yang menggelar aksi bersama puluhan orang.

Kemudian, lanjut Abraham, juga ditemukan fakta bahwa ketika kasus dugaan ijazah palsu Cik Ujang ini terungkap ke publik dan ramai menjadi perbincangan masyarakat serta pernah diselidiki Bareskrim Mabes Polri pada April 2019, Cik Ujang tak pernah lagi menggunakan gelar SH dalam administrasi Pemkab Lahat.

“Data web Kemenristekdikti juga sebelumnya tidak mencantumkan nomor seri ijazah

Cik Ujang menjadi ada namun tetap tidak menyebutkan judul skripsinya apa,” tukas dia.

Kasus duguaan ijazah palsu yang dikeluarkan Universitas Sjakhyakirti Palembang dam Kopertis Wilayah II Sumatra Selatan bukan pertama. Sebelum Cik Ujang, nama Mulyono juga tersangkut kasus dugaan ijazah palsu. Mulyono saat itu menjabat sebagai anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang. Mulyono divonis 5 bulan penjara karena dianggap oleh hakim pengadilan terbukti melanggar UU 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).

Abraham menambahkan, aksi demonstrasi di kantor Kemenristekdikti ini adalah yang kali kedua. Aksi ini digelar karena mereka marasa dibohongi oleh pihak Kemenristekdikti.

Sebab, mereka pernah bertemu dengan pihak perwakilan Kemenristekdikti pada 1 Agustus 2019. Pada kesempatan itu, perwakilan Kemenristekdikti menjanjikan akan mengungkap dugaan ijazah palsu Cik Ujang.

 

Sumber :

https://educacao.telessaude.ifes.edu.br/eportfolios/45/Pgina_inicial/Understanding_Stimulation_Objectives_Benefits_and_According_to_Experts

Kompetisi Sains Madrasah 2019 Provinsi NTB Mulai Bergulir

Kompetisi Sains Madrasah 2019 Provinsi NTB Mulai Bergulir

Kompetisi Sains Madrasah 2019 Provinsi NTB Mulai Bergulir
Kompetisi Sains Madrasah 2019 Provinsi NTB Mulai Bergulir

Kompetisi Sains Madrasah (KSM) tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat

(NTB) mulai bergulir. KSM tahun 2019 ini dibuka oleh Sekjen Kemenag, M Nur Kholis Setiawan di lapangan umum Sangkareang Kota Mataram, Rabu (14/8).

Seremonial pembukaan dihadiri sekitar 10.000 siswa Madrasah dan santri pondok pesantren.

“Dalam 10 tahun terakhir, berdasarkan hasil penelitian para ilmuwan Internasional, sedang terjadi peralihan kekuatan dari Barat ke Timur, sedang terjadi pergeseran kekuatan, di mana Indonesia ke depan akan menjadi kekuatan dunia,” kata M Nur Kholis Setiawan di Mataram.

M Nur Kholis Setiawan optimis, ke depan akan semakin banyak orang benar

dan pintar lahir dari Madrasah. Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini menilai, KSM yang sudah dilaksanakan sejak 2008 itu bisa menjadi salah satu ruang terbaik bagi siswa Madrasah untuk mengembangkan nalar kritis berbasis keagamaan.

“Lima karakter yang harus dimiliki santri Madrasah, yaitu Tawaddu’, bekerjasama, responsif, memakrifatkan manusia dan mampu bersikap proporsional,” kata M Nur Kholis Setiawan.

Kabid Pendidikan Madrasah NTB, sekaligus juga Ketua Panitia, Zamroni Aziz melaporkan bahwa KSM akan berlangsung dua hari, yaitu tanggal 14 – 15 Agustus 2019 di MAN 1 Mataram.

Seremonial pembukaan diawali dengan pawai karnaval yang dilepas oleh Wali Kota Mataram,

Akhyar Abduh di Islamic Center. Peserta karnaval adalah siswa-siswi Madrasah dari kabupaten/kota se-NTB yang mengenakan busana adat daerah masing-masing.

Kakanwil Kemenag NTB, Nasruddin berharap pelaksanaan KSM dapat memotivasi dan menginspirasi siswa Madrasah untuk terus berjuang dan semangat meraih cita-cita.

“Utamakan kejujuran dan kesantunan dalam mewujudkan Madrasah Hebat Bermartabat,” kata Nasruddin.

Tampak hadir dalam pembukaan KSM tingkat Provinsi NTB ini, Asisten 1 Pemprov NTB, Wali Kota Mataram, Bupati Lobar, Bupati KLU, Kankemenag Kabupaten/kota se Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas/Instansi se Kota Mataram, Perbankkan dan BUMN se Kota Mataram.

Usai membuka KSM tingkat Provinsi NTB, Sekjen Kemenag M Nur Kholis Setiawan juga menandatangani Prasasti Peresmian Penegerian Madrasah dan menerima penyerahan tanah hibah dari beberapa Bupati dan Wali Kota.

 

Sumber :

https://my.mac.edu/ICS/Campus_Life/Campus_Groups/MacMurray_College_Choir/Discussion.jnz?portlet=Forums&screen=PostView&screenType=change&id=6ac110c3-9423-45b0-8977-6c5342bff9cf