Month: June 2019

Pokok-pokok pengaturannya antara lain

Pokok-pokok pengaturannya antara lain

Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Internet Fraud
Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Internet Fraud

a. Prinsip Mengenal Nasabah adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mengetahui identitas nasabah, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk pelaporan transaksi yang mencurigakan.

b. Dalam menerapkan Prinsip Mengenal Nasabah, bank wajib:

1) Menetapkan kebijakan penerimaan nasabah.

2) Menetapkan kebijakan dan prosedur dalam mengidentifikasi nasabah.

3) Menetapkan kebijakan dan prosedur pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah.

4) Menetapkan kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang berkaitan dengan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

c. Terkait dengan kebijakan penerimaan dan identifikasi nasabah, maka:

1) Sebelum melakukan hubungan usaha dengan nasabah, bank wajib meminta informasi mengenai identitas calon nasabah, maksud dan tujuan hubungan usaha yang akan dilakukan calon nasabah dengan bank, informasi lain yang memungkinkan bank untuk dapat mengetahui profil calon nasabah dan identitas pihak lain dalam hal calon nasabah bertindak untuk dan atas nama pihak lain. Identitas calon nasabah tersebut harus dibuktikan dengan dokumen-dokumen pendukung dan bank wajib meneliti kebenaran dokumen-dokumen pendukung tersebut.

2) Bagi bank yang telah menggunakan media elektronis dalam pelayanan jasa perbankan wajib melakukan pertemuan dengan calon nasabah sekurang-kurangnya pada saat pembukaan rekening.

d. Dalam hal calon nasabah bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain (beneficial owner) untuk membuka rekening, bank wajib memperoleh dokumen-dokumen pendukung identitas dan hubungan hukum, penugasan serta kewenangan bertindak sebagai perantara dan atau kuasa pihak lain. Dalam hal bank meragukan atau tidak dapat meyakini identitas beneficial owner, bank wajib menolak untuk melakukan hubungan usaha dengan calon nasabah.e. Bank wajib menatausahakan dokumen-dokumen pendukung nasabah dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak nasabah menutup rekening pada bank. Bank juga wajib melakukan pengkinian data dalam hal terdapat perubahan terhadap dokumen-dokumen pendukung tersebut.

f. Bank wajib memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi yang dilakukan oleh nasabah bank.

g. Bank wajib memelihara profil nasabah yang sekurang-kurangnya meliputi informasi mengenai pekerjaan atau bidang usaha, jumlah penghasilan, rekening lain yang dimiliki, aktivasi transaksi normal dan tujuan pembukaan rekening.

h. Bank wajib memiliki kebijakan dan prosedur manajemen risiko yang sekurang-kurangnya mencakup:

1) Pengawasan oleh pengurus bank (management oversight).

2) Pendelegasian wewenang.

3) Pemisahan tugas.

4) Sistem pengawasan intern termasuk audit intern.

5) Program pelatihan karyawan mengenai penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

i. Bank Indonesia melakukan penilaian terhadap pelaksanaan Prinsip Mengenal Nasabah/KYC dan Undang- Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dimana penilaian tersebut dilakukan secara kualitatif atas faktor-faktor manajemen risiko penerapan KYC.

6. Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu dan Transparansi Produk Bank

Regulasi lainnya yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan upaya meminimalisir internet fraud adalah regulasi mengenai penyelenggaraan kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (APMK), mengingat APMK merupakan alat atau media yang sering digunakan dalam kejahatan internet fraud. Ketentuan mengenai penyelenggaraan APMK terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 6/30/PBI/2004 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/60/DASP, tanggal 30 Desember 2005 tentang Prinsip Perlindungan Nasabah dan Kehati-hatian, serta Peningkatan Keamanan Dalam Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu.

Adapun pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:

a). Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu (APMK) adalah alat pembayaran yang berupa kartu kredit, kartu ATM, kartu debet, kartu prabayar dan atau yang dipersamakan dengan hal tersebut.

b). Bagi bank dan lembaga bukan bank yang merupakan penyelenggara APMK harus menyerahkan bukti penerapan manajemen risiko.

c). Penerbit APMK wajib meningkatkan keamanan APMK untuk meminimalkan tingkat kejahatan terkait dengan APMK dan sekaligus untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap APMK.

d). Peningkatan keamanan tersebut dilakukan terhadap seluruh infrastruktur teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan APMK, yang meliputi pengamanan pada kartu dan pengamanan pada seluruh sistem yang digunakan untuk memproses transaksi APMK termasuk penggunaan chip pada kartu kredit. Selain itu, Bank Indonesia juga mengeluarkan regulasi mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah, sebagai upaya untuk mengedukasi nasabah terhadap produk bank dan meningkatkan kewaspadaan nasabah terhadap berbagai risiko termasuk internet fraud. Ketentuan tersebut terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia No. 7/6/PBI/2005 Jo SE No. 7/25/DPNP tentang Transparansi Informasi Produk Bank Dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Baca Juga : 

Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Internet Fraud

Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Internet Fraud

Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Internet Fraud
Peranan Bank Indonesia dalam Pencegahan Internet Fraud

Salah satu tugas pokok Bank Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 1999

tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2004 adalah mengatur dan mengawasi bank. Dalam rangka pelaksanaan tugas tersebut Bank Indonesia diberikan kewenangan sbb:

Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip-prinsip kehati-hatian.

Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank.

Melaksanakan pengawasan bank secara langsung dan tidak langsung.

Mengenakan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pelaksanaan kewenangan tugas-tugas tersebut di atas ditetapkan secara lebih rinci dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI).

Terkait dengan tugas Bank Indonesia mengatur dan mengawasi bank, salah satu upaya untuk meminimalisasi internet fraud yang dilakukan oleh Bank Indonesia adalah melalui pendekatan aspek regulasi. Sehubungan dengan hal tersebut, Bank Indonesia telah mengeluarkan serangkaian Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia yang harus dipatuhi oleh dunia perbankan antara lain mengenai penerapan manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking dan penerapan prinsip Know Your Customer (KYC).

1. Manajemen risiko dalam penyelenggaraan kegiatan internet banking

Peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia terkait dengan pengelolaan atau manajemen risiko penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah Peraturan Bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/18/DPNP, tanggal 20 April 2004 tentang Penerapan Manajemen Risiko Pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking). Pokok-pokok pengaturannya antara lain sbb:

a. Bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking wajib menerapkan manajemen risiko pada aktivitas internet banking secara efektif.

b. Penerapan manajemen risiko tersebut wajib dituangkan dalam suatu kebijakan, prosedur dan pedoman tertulis dengan mengacu pada Pedoman Penerapan Manajemen Risiko pada Aktivitas Pelayanan Jasa Bank Melalui Internet (Internet Banking), yang ditetapkan dalam lampiran dalam Surat Edaran Bank Indonesia tersebut.

c. Pokok-pokok penerapan manajemen risiko bagi bank yang menyelenggarakan kegiatan internet banking adalah:

2. Adanya pengawasan aktif komisaris dan direksi bank, yang meliputi:

a) Komisaris dan direksi harus melakukan pengawasan yang efektif terhadap risiko yang terkait dengan aktivitas internet banking, termasuk penetapan akuntabilitas, kebijakan dan proses pengendalian untuk mengelola risiko tersebut.

b) Direksi harus menyetujui dan melakukan kaji ulang terhadap aspek utama dari prosedur pengendalian pengamanan bank.

3. Pengendalian pengamanan (security control)

a) Bank harus melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menguji keaslian (otentikasi) identitas dan otorisasi terhadap nasabah yang melakukan transaksi melalui internet banking.

b) Bank harus menggunakan metode pengujian keaslian transaksi untuk menjamin bahwa transaksi tidak dapat diingkari oleh nasabah (non repudiation) dan menetapkan tanggung jawab dalam transaksi internet banking.

c) Bank harus memastikan adanya pemisahan tugas dalam sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya.

d) Bank harus memastikan adanya pengendalian terhadap otorisasi dan hak akses (privileges) yang tepat terhadap sistem internet banking, database dan aplikasi lainnya.

e) Bank harus memastikan tersedianya prosedur yang memadai untuk melindungi integritas data, catatan/arsip dan informasi pada transaksi internet banking.

 Bank harus memastikan tersedianya mekanisme penelusuran

(audit trail) yang jelas untuk seluruh transaksi internet banking.

Bank harus mengambil langkah-langkah untuk melindungi kerahasiaan informasi penting pada internet banking. Langkah tersebut harus sesuai dengan sensitivitas informasi yang dikeluarkan dan/atau disimpan dalam database.

Sumber : http://litsproject.com/tingkatkan-otak-anak-dengan-permainan-seru/

Peraturan dan Regulasi (RUU ITE)

Peraturan dan Regulasi (RUU ITE)

 

Peraturan dan Regulasi (RUU ITE)

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah

ketentuan yang berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.

Rangkuman singkat dari UU ITE adalah sebagai berikut:

  1. Tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan konvensional (tinta basah dan bermaterai). Sesuai dengan e-ASEAN Framework Guidelines (pengakuan tanda tangan digital lintas batas).
  2. Alat bukti elektronik diakui seperti alat bukti lainnya yang diatur dalam KUHP.
  3. UU ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum, baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.
  4. Pengaturan Nama domain dan Hak Kekayaan Intelektual.
  5. Perbuatan yang dilarang (cybercrime) dijelaskan pada Bab VII (pasal 27-37):
  • Pasal 27 (Asusila, Perjudian, Penghinaan, Pemerasan.
  • Pasal 28 (Berita Bohong dan Menyesatkan, Berita Kebencian dan   Permusuhan)
  • Pasal 29 (Ancaman Kekerasan dan Teror)
  • Pasal 30 (Akses Komputer Pihak Lain Tanpa Izin, Cracking)
  • Pasal 31 (Penyadapan, Perubahan, Penghilangan Informasi)
  • Pasal 32 (Pemindahan, Perusakan dan Membuka Informasi Rahasia)
  • Pasal 33 (Virus, DoS)
  • Pasal 35 (Pemalsuan Dokumen Otentik / phishing)

 

RUU tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE)

peraturan lain yg terkait (peraturan bank indonesia ttg internet banking )

Internet banking bukan merupakan istilah yang asing lagi bagi masyarakat Indonesia khususnya bagi yang tinggal di wilayah perkotaan. Hal tersebut dikarenakan semakin banyaknya perbankan nasional yang menyelenggarakan layanan tersebut.

Penyelenggaraan internet banking

yang sangat dipengaruhi oleh perkembangan teknologi informasi, dalam kenyataannya pada satu sisi membuat jalannya transaksi perbankan menjadi lebih mudah, akan tetapi di sisi lain membuatnya semakin berisiko. Dengan kenyataan seperti ini, keamanan menjadi faktor yang paling perlu diperhatikan. Bahkan mungkin faktor keamanan ini dapat menjadi salah satu fitur unggulan yang dapat ditonjolkan oleh pihak bank.

Salah satu risiko yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan internet banking adalah

internet fraud atau penipuan melalui internet. Dalam internet fraud ini menjadikan pihak bank atau nasabah sebagai korban, yang dapat terjadi karena maksud jahat seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang teknologi informasi, atau seseorang yang memanfaatkan kelengahan pihak bank maupun pihak nasabah.

Oleh karena itu perbankan perlu meningkatkan keamanan internet banking antara lain melalui standarisasi pembuatan aplikasi internet banking, adanya panduan bila terjadi fraud dalam internet banking dan pemberian informasi yang jelas kepada user.

Sumber : http://www.harborcollege.org/teknik-membaca-cepat-untuk-siswa-sd-agar-mudah-diingat/

Jawa Barat Travel Exchange, Gerbang Kemajuan Pariwisata

Jawa Barat Travel Exchange, Gerbang Kemajuan Pariwisata

Jawa Barat Travel Exchange, Gerbang Kemajuan Pariwisata
Jawa Barat Travel Exchange, Gerbang Kemajuan Pariwisata

BANDUNG–Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan

, kegiatan pertemuan antara penyedia jasa wisata dan buyers seperti pada Jawa Barat Travel Exchange (JTX) memberikan aksesibilitas terhadap sektor pariwisata sehingga akan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat luas.

Untuk itu Deddy berharap, JTX tidak hanya berperan dalam peningkatan

kunjungan wisatawan, tetapi juga dapat lebih mengoptimalkan pelaku usaha industri pariwisata lainnya, sehingga dapat mendorong perkembangann nilai-nilai ekonomi bagi masyarakat sekitarnya.

Hal demikian dikatakannya, saat menghadiri acara Jawa Barat Travel Exchange (JTX) ke-16 tahun 2014 di Hotel Aston Primera Bandung, Selasa (20/05) malam. Turut hadir pula Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Drs. Sapta Nirwandar, SE., dan para Ketua Asosiasi Kepariwisataan yang tergabung dalam Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (Asita).

Acara yang diselenggarakan hingga 23 Mei mendatang ini mengundang

delegasi dari 9 negara, yaitu China, Thailand, Korea Selatan, Belanda, Jepang, Saudi Arabia, Malaysia, Singapura, dan tentu Indonesia, yang memiliki minat pada potensi wisata Indonesia, terutama Jawa Barat.

JTX ke-16 ini terselenggara melalui kerjasama Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Asita, Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, serta maskapai penerbangan, terutama Garuda Indonesia.

 

Baca Juga :

BPJS Ketenagakerjaan Garap Pekerja Jasa Pengiriman

BPJS Ketenagakerjaan Garap Pekerja Jasa Pengiriman

BPJS Ketenagakerjaan Garap Pekerja Jasa Pengiriman
BPJS Ketenagakerjaan Garap Pekerja Jasa Pengiriman

BANDUNG – BPJS Ketenagakerjaan terus berusaha menggenjot kepesertaan

dari kalangan pekerja formal dan informal. Salah satunya adalah membidik pekerja jasa pengiriman barang, dalam hal ini PT TIKI.

“Kami sudah menandatangani kerjasama saling menguntungkan antara RTIKI dengan BPJS Ketenagakerjaan. Seluruh mitra TIKI akan masuk menjadi peserta BPJS,” ujar Boby Foriawan Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bandung 1 selasa.

Boby mengatakan membidik pekerja jasa pengiriman karena pekerjaan tersebut memiliki resiko kerja

yang tinggi terhadap kecelakaan lalu lintas. Ia menambahkan program kerjasama dengan mitra TIKI ini merupakan yang pertama kali dilakukan BPJS. Menurutnya kerjasama ini terbuka pula untuk dilakukan di wilayah lainnya untuk menggenjot
pertumbuhan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan.

“TIKI sudah bagus menganggap menjadi peserta BPJS adalah sebuah kebutuhan bagi karyawan dan mitranya

, bukan semata kewajiban yang harus dijalankan,” tuturnya.

Saat ini untuk wilayah Bandung, terdapat sebanyak 120 gerai TIKI yang tersebar hingga ke tingkat kecamatan.

Andrean Nadianto, Manager Operasional Agen Utama TIKI Bandung menambahkan tahun ini akan menambah jumlah gerai TIKI hingga mencapai 150 titik.

“TIKI sudah lama menjadi peserta BPJS karena memang resiko pekerjaan cukup tinggi. Kali ini kami ingin memberikan perlindungan kepada mitra TIKI. Meski bukan pekerja organik perusahaan namun merupakan ujung tombak penting,” tegasnya.

Dengan ditandatanganinya kerjasama tersebut menurutnya semua gerai TIKI diwajibkan untuk menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan.

 

Sumber :

https://www.mindstick.com/Articles/95820/understanding-of-speaking-skills-and-forms-platforms-objectives-and-examples

Raskin Jangan Dibagi Rata

Raskin Jangan Dibagi Rata

Raskin Jangan Dibagi Rata
Raskin Jangan Dibagi Rata

BANDUNG-Banyak masyarakat yang mengeluhkan menerima bantuan raskin

tidak sebanyak 15 kg karena dibagi-bagi dengan warga lain yang tidak mendapatkan raskin, meski dianggap masih warga miskin.

Sarwat Fardaniyah, Kasubdit Identifikasi dan Analisis Direktorat Penanggulangan Kemiskinan Perdesaan, Kementerian Sosial RI menjelaskan bahwa semua rumah tangga penerima KPS, atau Surat Keterangan Rumah Tangga Miskin (SKRTM) bagi Rumah Tangga Pengganti hasil Mudes/Muskel, berhak mendapatkan Beras Raskin.

“Masing-masing mendapatkan jatah 15 kilogram per rumah tangga per bulan, yang disalurkan pada waktu-waktu tertentu, dengan harga tebus Rp1.600 di titik distribusi,” terang Sarwat.

Menteri Sosial juga mengingatkan bahwa beras Raskin

tidak untuk dan jangan dibagi rata. Membagi rata beras Raskin kepada yang tidak memiliki KPS atau SKRTM bagi RTS Pengganti adalah salah karena menyalahi aturan dan tidak akan mencapai tujuan program serta tidak membantu mengurangi kemiskinan.

Program Raskin merupakan program subsidi pangan dalam bentuk beras bagi rumah tangga miskin dan rentan. Program ini merupakan upaya pemerintah dalam rangka, antara lain, meningkatkan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga sasaran tersebut.

Kegiatan Temu Media hari ini adalah bagian dari rangkaian kegiatan

sosialisasi untuk mendukung pelaksanaan Program Raskin di tahun 2014, yang menggunakan mekanisme KPS, atau SKRTM bagi Rumah Tangga Pengganti
yang ditetapkan melalui Mudes/Muskel.

Kegiatan sosialisasi ini diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pemangku kepentingan dan masyarakat mengenai hak pemegang KPS atas Beras Raskin. Rangkaian kegiatan sosialisasi tersebut terdiri dari kampanye radio, temu media di 6 ibu kota provinsi terpilih, serta penyebaran poster dan leaflet di lebih dari
100 kabupaten/kota se-Indonesia, dan diselenggarakan sejak bulan Mei hingga Juni 2014. jo

 

Sumber :

http://www.becomegorgeous.com/blogs/hamzziiii/feminism-understanding–history–characteristics–types–strengths–weaknesses-P82048

Implementasi pembelajaran Matematika Realistik

Implementasi pembelajaran Matematika Realistik

Implementasi pembelajaran Matematika Realistik
Implementasi pembelajaran Matematika Realistik

 

Untuk memberikan gambaran tentang implementasi pembelajaran matematika realistik

misalnya diberikan contoh tentang pembelajaran pecahan di sekolah dasar (SD). Sebelum mengenalkan pecahan kepada siswa sebaiknya pembelajaran pecahan dapat diawali dengan pembagian menjadi bilangan yang sama misalnya pembagian kue, supaya siswa memahami pembagian dalam bentuk yang sederhana dan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga siswa benar-benar memahami pembagian setelah siswa memahami pembagian menjadi bagian yang sama, baru diperkenalkan istilah pecahan. Pembelajaran ini sangat berbeda dengan pembelajaran bukan matematika realistik dimana siswa sejak awal dicekoki dengan istilah pecahan dan beberapa jenis pecahan.

Pembelajaran matematika realistik diawali dengan dunia nyata, agar dapat memudahkan siswa dalam belajar matematika, kemudian siswa dengan bantuan guru diberikan kesempatan untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika. Setelah itu, diaplikasikan dalam masalah sehari-hari atau dalam bidang lain.

Kaitan Antara Pembelajaran Matematik Realistik dengan Pengertian

Kalau kita perhatikan para guru dalam mengajarkan matematika senantiasa terlontar kata “bagaimana, apa mengerti?” siswa pun buru-buru menjawab mengerti. Siswa sering mengeluh, seperti berikut,”pak…pada saat di kelas saya mengerti penjelasan bapak,tetapi begitu sampai dirumah saya lupa,”atau” pak…pada saat dikelas saya mengerti contoh yang bapak berikan, tetapi saya tidak bisa menyelesaikan soal-soal latihan”.

Apa yang dialami oleh siswa pada ilustrasi diatas menunjukkan bahwa siswa belum mengerti atau belum mempunyai pengetahuan konseptual. Siswa yang mengerti konsep dapat menemukan kembali konsep yang mereka lupakan.

 

Mitzell(1982) mengatakan bahwa

hasil belajar siswa secara langsung dipengaruhi oleh pengalaman siswa dan faktor internal. Pengalaman belajar siswa dipengaruhi oleh unjuk kerja guru. Bila siswa dalam belajarnya bermakna atau terjadi kaitan antara informasi baru dengan jaringan representasi, maka siswa akan mendapatkan suatu pengertian. Mengembangkan pengertian merupakan tujuan pengajaran matematika. Karena tanpa pengertian orang tidak dapat mengaplikasikan prosedur, konsep, ataupun proses. Dengan kata lain, matematika dimengerti bila representasi mental adalah bagian dari jaringan representasi (Hieber dan carpenter,1992). Matematika bukan hanya dimengerti tapi harus benar-benar memahami persoalan yang sedang dihadapi. Umumnya sejak anak-anak orang telah mengenal ide matematika. Melalui pengalaman dalam kehidupan sehari-hari mereka mengembangkan ide-ide yang lebih kompleks, misalnya tentang bilangan, pola, bentuk, data, ukuran,dan sebagainya.

Anak sebelum sekolah belajar ide matematika secara alamiah. Hal ini menunjukkan bahwa siswa datang kesekolah bukanlah dengan kepala “kosong” yang siap diisi dengan apa saja. Pembelajaran disekolah akan lebih bermakna bila guru mengaitkan dengan apa yang telah diketahui anak. Pengertian siswa tentang ide matematika dapat dibangun melalui sekolah, jika mereka secara aktif mengaitkan dengan pengetahuan mereka. Hanna dan yackel (NCTM,2000) mengatakan bahwa belajar dengan pengertian dapat ditingkatkan melalui interaksi kelas dan interaksi sosial dapat digunakan untuk memperkenalkan keterkaitan di antara ide-ide dan mengorganisasikan pengetahuan kembali. Dalam pembelajaran guru haruslah berinteraksi dengan siswa, agar siswa lebih mudah memahami apa yang telah diajarkan, tentunya dalam pembelajaran harus dikaitkan dengan kehidupan nyata untuk memudahkan siswa dalam belajar.

Pembelajaran matematika realistik memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan kembali dan memahami konsep-konsep matematika berdasarkan pada masalah realistik yang diberikan oleh guru. Situasi realistik dalam masalah memungkinkan siswa menggunkan cara-cara informal untuk menyelesaikan masalah. Cara-cara informal siswa yang merupakan produksi siswa memegang peranan penting dalam penemuan kembali dan memahami konsep. Hal ini berarti informasi yang diberikan kepada siswa telah dikaitkan dengan skema anak. Melalui interaksi kelas keterkaitan skema anak akan menjadi lebih kuat. Dengan demikian, pembelajaran matematika realistik akan mempunyai kontribusi yang sangat tinggi dengan pengertian siswa.

 

Berdasarkan uraian di atas, maka sebagai simpulan dapat disampaikan beberapa hal.

Matematika realistik merupakan matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menempatkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Pembelajaran matematika realistik menggunakan masalah realistik sebagai pangkal tolak pembelajaran dan melalui matematisasi horisontal-vertikal siswa diharapkan dapat menemukan dan merekonstruksi konsep-konsep matematika. Selanjutnya siswa diberi kesempatan menerapkan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari atau masalah dalam bidang lain. Dengan kata lain pembelajaran matematika realistik berorientasi pada matematisasi pengalaman sehari-hari dan menerapkan matematika dalam kehidupan sehari-hari, sehingga siswa belajar dengan bermakna (pengertian).

Pembelajaran matematika realistik berpusat pada siswa, sedangkan guru hanya sebagai fasilitator dan motivator, sehingga memerlukan paradigma yang berbeda tentang bagaimana siswa belajar, bagaimana guru mengajar, dan apa yang dipelajari oleh siswa dengan paradigma pembelajaran matematika selama ini. Karena itu, perubahan persepsi guru tentang mengajar perlu dilakukan bila ingin mengimplementasikan pembelajaran mateamtika realistik. Sesuai dengan simpulan diatas maka disarankan :

1. Kepada pakar atau pecinta pendidikan matematika untuk melakukan penelitian-penelitian yang berorientasi pada pembelajaran matematika realistik sehingga diperoleh global theory pembelajaran matematika realistik yang sesuai dengan sosial budaya Indonesia.
2. Kepada guru-guru matematika untuk mencoba pengimplementasikan pembelajaran matematika realistik secara bertahap, misalnya mulai dengan memberikan masalah-masalah realistik untuk memotivasi siswa menyampaikan pendapat.

Marilah kita tingkatkan lagi dalam belajar matematika dengan cara kenyataan dan kehidupan sehari-hari, agar mudah dipahami oleh siswa, sehingga siswa menyukai matematika dan matematika tidak sulit. Dengan pembelajaran MR para siswa akan mudah memahami karena dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari.

Baca Juga :

MATEMATIKA REALISTIS

MATEMATIKA REALISTIS

MATEMATIKA REALISTIS
MATEMATIKA REALISTIS

Matematika Realistik (MR)

Matematika realistik yang dimaksudkan dalam hal ini adalah matematika sekolah yang dilaksanakan dengan menemaptkan realitas dan pengalaman siswa sebagai titik awal pembelajaran. Masalah-masalah realistik digunakan sebagai sumber munculnya konsep-konsep matematika atau pengetahuan matematika formal. Pembelajaran matematika realistik di kelas berorientasi pada karakteristik RME, sehingga siswa mempunyai kesempatan untuk menemukan kembali konsep-konsep matematika. Dan siswa diberi kesempatan untuk mengaplikasikan konsep-konsep matematika untuk memecahkan masalah sehari-hari. Karakteristik RME menggunakan: konteks “dunia nyata”, model-model, produksi dan kontruksi siswa, interaktif dan keterkaitan. (Trevers, 1991; Van Heuvel-Panhuizen, 1998). Di sini akan mencoba menjelaskan tentang karakteristik RME.

 

Menggunakan konteks “dunia nyata”

yang tidak hanya sebagai sumber matematisasi tetapi juga sebagai tempat untuk mengaplikasikan kembali matematika. Pembelajaran matematika realistik diawali dengan masalah-masalah yang nyata, sehingga siswa dapat menggunakan pengalaman sebelumnya secara langsung. Proses pencarian (inti) dari proses yang sesuai dari situasi nyata yang dinyatakan oleh De Lange (1987) sebagai matematisasi konseptual. Dengan pembelajaran matematika realistik siswa dapat mengembangkan konsep yang lebih komplit. Kemudian siswa juga dapat mengaplikasikan konep-konsep matematika ke bidang baru dan dunia nyata. Oleh karena itu untuk membatasi konsep-konsep matematika dengan pengalaman sehari-hari perlu diperhatikan matematisasi pengalaman sehari-hari dan penerapan matematika dalam sehari-hari.

Menggunakan model-model (matematisasi)

istilah model ini berkaitan dengan model situasi dan model matematika yang dikembangkan oleh siswa sendiri. Dan berperan sebagai jembatan bagi siswa dari situasi real ke situasi abstrak atau dari matematika informal ke matematika formal. Artinya siswa membuat model sendiri dalam menyelesaikan masalah. Model situasi merupakan model yang dekat dengan dunia nyata siswa. Generalisasi dan formalisasi model tersebut. Melalui penalaran matematika model-of akan bergeser menjadi model-for masalah yang sejenis. Pada akhirnya akan menjadi model matematika formal.

 

Menggunakan produksi dan konstruksi streefland (1991)

menekankan bahwa dengan pembuatan “produksi bebas” siswa terdorong untuk melakukan refleksi pada bagian yang mereka anggap penting dalam proses belajar. Strategi-strategi formal siswa yang berupa prosedur pemecahan masalah konstekstual merupakan sumber inspirasi dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut yaitu untuk mengkonstruksi pengetahuan matematika formal.

Menggunakan interaktif. Interaktif antara siswa dengan guru merupakan hal yang mendasar dalam pembelajaran matematika realistik. Bentuk-bentuk interaktif antara siswa dengan guru biasanya berupa negoisasi, penjelasan, pembenaran, setuju, tidak setuju, pertanyaan, digunakan untuk mencapai bentuk formal dari bentuk-bentuk informal siswa.

Menggunakan keterkaitan dalam pembelajaran matematika realistik. Dalam pembelajaran ada keterkaitan dengan bidang yang lain, jadi kita harus memperhatikan juga bidang-bidang yang lainnya karena akan berpengaruh pada pemecahan masalah. Dalam mengaplikasikan matematika biasanya diperlukan pengetahuan yang kompleks, dan tidak hanya aritmatika, aljabar, atau geometri tetapi juga bidang lain.

 

Pembelajaran Matematika Realistik

Pembelajaran matematika realistik merupakan teori belajar mengajar dalam pendidikan matematika. Teori pembelajaran matematika realistik pertama kali diperkenalkan dan dikembangkan di Belanda pada tahun 1970 oleh Institut Freudenthal. Freudenthal berpendapat bahwa matematika harus diartikan dengan realita dan matematika merupakan aktivitas manusia. Dari pendapat Freudenthal memang benar alangkah baiknya dalam pembelajaran matematika harus ada hubungannya dengan kenyataan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu manusia harus diberi kesempatan untuk menemukan ide dan konsep matematika dengan bimbingan orang dewasa. Matematika harus dekat dengan anak dan kehidupan sehari-hari. Upaya ini dilihat dari berbagai situasi dan persoalan-persoalan “realistik”. Realistik ini dimaksudkan tidak mengacu pada realitas pada realitias tetapi pada sesuatu yang dapat dibayangkan.

Adapun menurut pandangan konstruktifis pembelajaran matematika adalah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengkonstruksi konsep-konsep matematika dengan kemampuan sendiri melalui proses internalisasi. Guru dalam hal ini berperan sebagai fasilitator. Dalam pembelajaran matematika guru memang harus memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan sendiri konsep-konsep matematika dengan kemampuan siswa sendiri dan guru terus memantau atau mengarahkan siswa dalam pembelajaran walaupun siswa sendiri yang akan menemukan konsep-konsep matematika, setidaknya guru harus terus mendampingi siswa dalam pembelajaran matematika.

 

Menurut Davis (1996), pandangan konstruktivis dalam pembelajaran matematika berorientasi pada:

1. Pengetahuan dibangun dalam pikiran melalui proses asimilasi atau akomodasi.
2. Dalam pengerjaan matematika, setiap langkah siswa dihadapkan kepada apa.
3. Informasi baru harus dikaitkan dengan pengalamannya tentang dunia melalui suatu kerangka logis yang mentransformasikan, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan pengalamannya.
4. Pusat pembelajaran adalah bagaimana siswa berpikir, bukan apa yang mereka katakan atau tulis.

Pendapat Davis tersebut, dalam pembelajaran matematika siswa mempunyai pengetahuan dalam berpikir melalui proses akomodasi dan siswa juga harus dapat menyelesaikan masalah yang akan dihadapinya. Siswa mengetahui informasi baru dikaitkan dengan pengalaman sehari-hari secara logis, dalam pembelajaran ini harus bisa memahami dan berpikir sendiri dalam menyelesaikan masalah tersebut, jadi tidak tergantung kepada guru, siswa juga dapat mempunyai cara tersendiri untuk menyelesaikan masalah.

Konstruktivis ini dikritik oleh Vygotsky, yang menyatakan bahwa siswa dalam mengkonstruksi suatu konsep perlu memperhatikan lingkungan sosial. Konstruktivisme ini oleh Vygotsky disebut konstruktisme sosial (Taylor, 1993; Wilson, Teslow dan Taylor, 1993; Atwel, Bleicher dan Cooper, 1998). Ada dua konsep penting dalam teori Vygotsky (Slavin, 1997), yaitu Zone of Proximal Development (ZPD) dan scaffolding. Zone of Proximal Development (ZPD) merupakan jarak antara tingkat perkembangan sesungguhnya yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan tingkat perkembangan potensial yang didefinisikan sebagai kemampuan pemecahan masalah di bawah bimbingan orang dewasa atau melalui kerja sama dengan teman sejawat yang lebih mampu. Scraffolding merupakan pemberian sejumlah bantuan kepada siswa selama tahap-tahap awal pembelajaran, kemudian mengurangi bantuan dan memberi kesempatan untuk mengambil alih tanggung jawab yang semakin besar setelah ia dapat melakukannya (Slavin, 1997). Jadi Zone of Proximal Development ini ada siswa yang menyelesaikan masalah secara sendiri, dan ada siswa yang menyelesaikan masalah harus dengan persetujuan orang dewasa. Sedangkan scraffolding mempunyai tahap-tahap pembelajaran, dalam pembelajaran awal siswa dibantu, tapi bantuan itu sedikit demi sedikit dikurangi. Setelah itu siswa diberikan kesempatan untuk menyelesaikan masalah sendiri dan mempunyai tanggung jawab yang semakin besar setelah siswa dapat melakukannya. Scraffolding merupakan bantuan yang diberikan kepada siswa untuk belajar memecahkan masalah. Bantuan tersebut dapat berupa petunjuk, dorongan, peringatan, menguraikan masalah ke dalam langkah-langkah pemecahan, memberikan contoh, dan tindakan-tindakan lain yang memungkinkan siswa itu belajar mandiri.

Prinsip penemuan dapat diinspirasikan oleh prosedur-prosedur pemcahan informal, sedangkan proses penemuan kembali menggunakan konsep matematisasi. Ada dua jenis matematisasi diformlasikan oleh Treffers (1991), yaitu matematisasi horizontal dan vertikal. Contoh matematisasi horizontal adalah pengidentifikasian, perumusan, dan penvisualisasian masalah dalam cara-cara yang berbeda dan pentransformasian masalah dunia real ke dunia matematika. Contoh matematisasi vertikal adalah representasi hubungan-hubungan dalam rumus, perbaikan dan penyelesaian model matematika, penggunaan model-model yang berbeda dan penggeneralisasian. Kedua jenis ini mendapat perhatian seimbang, karena kedua matematisasi ini mempunyai nilai yang sama. Berdasarkan matematisasi horizontal dan vertikal, pendekatan dalam pendidikan matematika dibedakan menjadi empat jenis yaitu mekanistik, empiristik, strukturalistik, dan realistik.

Sumber : https://www.tapscape.com/how-blogging-has-become-a-world-wide-success/?fbclid

PERSIAPAN PBB MENGHADAPI PEMILU

PERSIAPAN PBB MENGHADAPI PEMILU

PERSIAPAN PBB MENGHADAPI PEMILU
PERSIAPAN PBB MENGHADAPI PEMILU

 

Perubaan UUD Negara Repblik Indonesia Tahun 1945

Telah menguah system pemerintahan dan system ketatanegaraan Repulik Indonesia . pasal 1 ayat (2) UUD 1945 setelah diubah,menetapkan ‘’kedaulatan berada di tangan rakyat dilaksanakan menurut undang-undang dasar ‘’,bereda dengan sebelumnya dimana ‘’kedaulatan berada di tengah rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh majelis permusyawarahan rakyat (MPR)’’.MPR adalah lembaga tertinggi Negara yang membagi-bagikan kekuasaanya kepada lemaga-lemaga tinggi Negara (distribution of power).setelah perubahan tidak dikenal lagi istilah lembaga tertinggi dan tinggi Negara ,yang ada adalah lembaga-lembaga Negara .lembaga-lembaga Negara itu mempuai kedudukan yang sama dan sederajat; fungsi-fungsi itu yang membedakan antara lembaga – lembaga Negara tersebut.lembaga-lembaga Negara inilah yang melaksanakan kedaulatan rakyat menurut undana-undang dasar. Untuk mengisi lembaga Negara yang merupakan badan perwakilan rakyat dan pelaksanaan kedaulatan rakyar itulah dilaksanakan emilihan umum secara berkala lima tahun sekali ,terutama untuk mengisi lembaga eksekutif dan legislatif yang dipilih oleh rakyat secata langsug.

 

Pada era reformasi telah dua kali di selenggrakan pemilihan umum

yang dinilai oleh para ahli semangat demokrtis.pemilu pertama pada tahu 1999 diikuti oleh 48 partai politik ,dari 48 partai politik erserta politik yang melewati elecktora treshold 2% hanya 2 partai ,termasuk PBB.pemilu kedua tahun 2004 diikuti 24 partai politik ,dari 24 partai politik perserta pemilu yang melewati threshold 3 % hanya 7 partai politik . PBB tidak melewati electoral threshold 3 % ,walaupun dari segi perolehan suara mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan pemilu tahun 1999.pada pemilu 1999 PBB memperoleh 2.046.773 suara dengan peroleh kursi DPR sebanyak 13 ,sedangkan pada pemilu 2004 PBB memperoleh 2.984.737 suara dengan perolehan DPR kursi 11.perbedaan jumblah kursi PBB dengan jumblah perolehan suara ini di sebabkan karena perubahan system pemilu.

 

Sesuay ketentuan undang-undang pemilu 2008 Bab XXIII ketentuan perahlian pasal 315

yang berbunyi, partai politik peserta pemilu tahun 2004 yang memperoleh sekurang-kurangnya 3 % (3 perseratus ) jumblah kursi DPR atau memperoleh sekurang-kurangnya 4 % (4 per seratus ) jumblah kursi DPRD kabupaten/kota yang tersebar sekurang-kurangnya di ½ (setengah) jumblah kabupaten /kota seluruh indanesia ,ditetapkan sebagi partai politik peserta pemilu setelah pemilu tahun 2004.

Sedangkan pada pasal 316 berbunyi ,partai politik peserta pemilu 2004 yang tidak memenuhi ketentuan pasal 315 dapat mengikuti pemilu tahun 2009 dengan ketentuan.

A) .bergabung dengan partai politik peserta pemilu yang memenuhi ketentuan sebagai mana dimaksud dalam pasal 315;atau;

B) .bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 315 dan selanjutnya menggunakan nama dan tanda gambar salah satu partai politik yang bergabung sehingga memenuhi perolehan minimal jumblah kursi ; atau.

C) .bergabung dengan partai politik yang tidak memenuhi ketentuan sebagaiman dimaksud dala pasal 315 dengan membentuk partai politik baru dan nama tanda gambar baru sehingga memenuhi perolehan minimal jumblah kursi ; atau

memiliki kursi di DPR RI hasil pemilu 2004 ; atau

E .memenuhi persyaratan verifikasi oleh KPU untuk menjadi partai politik peserta pemilu sebagaimana ditentukan dalam undang – undang ini.

Berdasarkan asil penelitian LITBANG PBB, ketua umum dewan pimpinan pusat PBB meminta kepada KAPPU pusat, LITBANG dan dewan pakar PBB untuk menyusun stategi pemenang pemilu 2009 ,hasil kerja ketiga badan khusus PBB tersebut menjadi acuan bagi tim perumus yang terdiri 7 orang yaitu, Zainul Bahar Nur,SE (wakil ketua umum DPP )Prof.Dr.Ir.Azis Darwis (ketua dewan pakar PBB) H. Nur Syamsi Nurlan ,SH,MA (ketu Litbang PBB)Drs.Ellya Yunus (Anggota litbang) Ir.H.Irwansyah tanjung (bendahara umum DPP PBB )dan M.Tonas ,SE (unsure DPR RI untuk menyusun STARTEGI PEMENNG PEMILU PBB TAHUN 2009.

II. Peta politik dan SWOT analisis

Untuk mememudahkan elakukan SWOT analisi terlebih dahulu tim melakukan pemetaan politik dalam membagi daerah propinsi menjadi 3 katagori yaitu :

* pertama katagori daerah kantong yang meliputi 10 propinsi ,yaitu NAD,SUMBAR,RIAU,SUMSEL,BABEL,JABAR,BANTEN,KALSEL,SULSEL,dan NTB.
* kedua katagori daerah pertarungan yang meliputi 13 propinsi yaitu .SUMUT,JAMBI,BENGKULU,DIY,JATIM,KALTENG,KALTIM,SULTENG,SULTRA,GORONATALO,MALUKU,MALUKU UTARA,DAN IR JABAR katagori daerah harapan yang meliputi 10 propinsi yaitu lampung ,DKI Jakarta, jateng ,bali, Ntt, kalbar ,sulut, papua, kepri dan SULBAR.
* Setelah melakukan pemetaan politik selanjutnya tim elakukan analisis SWOT terhadap PBB Strength (kekuatan)
* memiliki ejabat public di pusat dan di daerah .
* merupakan the rulling party
* figure ketua umumdan ketua majelis syura yang handal .
* dikenal sebagai partai reformis dan moderen .
* pengusung syareat islam yang konsisten .
* sebagai penerus MASYUMI yang telah diakui oleh masyarakat.
* infra struktur partai telah terbentuk sampai kedaerah walaupun belum sempurna.
* tidak terlibat konflik internal yang menyebabkan perpecahan .
* konsistem dalam penegakan hokum.

Weakness (kelemahan)

* infra struktur partai masih belum sempurna terbentuk sampai ketingkat ranting .
* ketua umum dikenakan sebagai mentri kehutanan,bukan ketua umum PBB.
* issu syareat islam yang di usung tidak mendapatkan respon yang baik dari masyarakat.
* tidak mempunyai jaringan kepada media massa.
* tidak mencapai electoral threshold 3 %
* lemahya pencitaan partai
* partai tidak peduli kepada masyarakat bawah .
* kurangnya menjalin silahturahmi kepada tokoh masyarakat dan ormas islam .
* tidak dapat memberdayakan seluruh organ partai .
* kurangnya integritas pengurus .
* kurang reaktif terhadap issu-issu keislaman .
* kurangnya melakukan advokasi terhadap rakyat kecil .
* belum memiliki grass-root yang jelas.
* pemahaman pengurus terhadap partai sangat rendah.

15. tidak ada upaya untuk menggarap pemilihan pemula .

Opportunity (pelung)

* mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim.
* penambahan jumblah pemilih pemuda setiap tahun.
* adanya konplik interen dan perpecahan pada beberapa partai kompetiton .
* memiliki tokoh intelekual yang di kenal yang dapat dapat memanfaatkan untuk mempengaruhi public.
* memiliki hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga islam yang dapat di manfaatkan untuk memperluas pengaruh partai.

Thereat (ancaman)

* perubahan system dan UU pemilu yang merugikan partai ,
* banyaknya competitor dari partai islm.
* perubahan persepsi dan larinya pemilih PBB karena tidak lolos ET.
* black and negative campign dari competitor .
* stigmatisasi terhadap syaret islam yang berdampak pada citra PBB.
* serangan fajar dan mony politic.
*

Pencurian suara secara tertutup di lembaga pelaksanan tertutup di lembaga pelaksanan pemilu.

Selanjutya akan dilakukan SWOT analisis pada setiap daerah pemilihan baik untuk tigkat propinsi dan kabupaten/kota dengan memperhitungkan kekuatan dan kelemahan lawan serta peluang dan ancaman yang akan di adapi oleh setiap daerah tersebut.pekeraan ini akan dilakukan oleh teaga ahli diluar PBB

Berdasarkan SWOT analisis tersebut diatas disusunlah kebijakan ,strategi,program,dan target perolehan suara/kursi PBB menghadapi pemilu tahun 2009 sebagai berikut.

1. KEBIJAKAN UMUM

A. meenangkan pemilu tahun 2009 dengan keadaan politik PARTAI BULAN BINTANG .
B. memenagkan pemilu tahun 2009 diamanahkan keada KAPPU denga segala perangkatnya.
C. Kemenangan pemilu tahun 2009 diwujudkan dengan jujur ,bersih ,kreatif dan inovatif.
D. Berkopetisi dengan kekuatan politik lain secara terbuka dan fastabiqul khairat.
E. Target perolehan suara nasional 10 %.

Sumber : https://www.selfgrowth.com/articles/how-to-search-for-the-right-informational-website?fbclid