Month: April 2019

Analisis Jumlah Penduduk (Proyeksi)

Analisis Jumlah Penduduk (Proyeksi)

Analisis Jumlah Penduduk (Proyeksi)
Analisis Jumlah Penduduk (Proyeksi)

Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk

Prosentase rata-rata laju pertumbuhan penduduk adalah prioritas pertambahan penduduk rata-rata tiap tahun. Pertumbuhan penduduk wilayah perencanaan dihasilkan oleh berubahnya jumlah secara alamiah yaitu kelahiran dan kematian serta perubahan jumlah penduduk akibat migrasi (penduduk datang dan pergi). Dalam memperkirakan jumlah penduduk wilayah perencanaan selama 10 tahun yang akan datang akan digunakan komparasi terhadap 3 metode proyeksi penduduk, yaitu:

Metode Bunga Berganda

Dalam metode ini diperkirakan jumlah didasarkan atas adanya tingkat pertambahan penduduk pada tahun sebelumnya yang relatif berganda dengan sendirinya. Perhitungan proyeksi penduduk menurut metode bunga berganda dengan rumus sebagai berikut:

Dimana :

Pt : Jumlah penduduk di daerah yang diselisiki pada tahun t.

Pt + U : Jumlah Penduduk di daerah yang diselidiki pada tahun t+U

R : Tingkat (prosentase) pertambahan penduduk rata-rata setiap tahun ( diperoleh dari data masa lalu).

Metode Kurva Polinomial

Asumsi dalam metode ini adalah kecenderungan dalam laju pertumbuhan penduduk dianggap tetap atau dengan kata lain hubungan masa lampau digunakan untuk memperkirakan perkembangan yang akan datang. Rumus Kurva Polinomial adalah sebagai berikut:

Dimana :

Pt : Jumlah penduduk pada tahun dasar.

Pt – Q : Jumlah penduduk pada tahun (t – Q)

Q : Selang waktu pada tahun dasar ke tahun (t – Q)

b nq -1 = b/ Q-1

b : Rata-rata pertambahan jumlah penduduk tiap tahun

bn : Tambahan penduduk n tahun

Metode Regresi Linear

Metode ini merupakan penghalusan metode polinomial, karena akan memberikan penyimpangan minimum atas data masa lampau dengan rumus:

Dimana :

Pt : Jumlah penduduk daerah yang diselidiki pada tahun t.

X : Nilai yang diambil dari variabel bebas

a,b : Konstanta

Nilai a dan b dapat dicari dengan metode selisih kuadrat minimum yaitu :

 

Keterangan :

N : Jumlah tahun data pengamatan

Sehingga untuk kepentingan proyeksi rumus matematis regresi linier atau ektrapolasi, menjadi:

Baca Juga : 

Penentuan Lokasi Perumahan

Penentuan Lokasi Perumahan

Penentuan Lokasi Perumahan
Penentuan Lokasi Perumahan

Perkembangan Kota

Kota adalah kawasan permukiman yang jumlah dan kepadatan penduduk yang relatif tinggi, memiliki luas areal terbatas, pada umumnya bersifat non agraris, tempat sekelompok orang-orang dalam jumlah tertentu dan bertempat tinggal bersama dalam suatu wilayah geografis tertentu, cenderung berpola hubungan rasional, ekonomis dan individualistis (Kamus Tata Ruang, 1997).

Menurut Budihardjo (1996) kota merupakan hasil cipta, karsa dan karya manusia yang paling rumit dan muskil sepanjang sejarah Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa begitu banyak masalah bermunculan silih berganti di perkotaan, akibat pertarungan kepentingan berbagai pihak yang latar belakang visi, misi dan motivasinya berbeda satu sama lain. Kota merupakan suatu permukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dengan penduduk yang heterogen kedudukan sosialnya (Daljoeni, 1998).

 

Secara teoritis terdapat tiga cara perkembangan kota, (Zahnd, 1994) yairu :

  1. Perkembangan horisontal, artinya daerah bertambah sedangkan ketinggian bangunan dan intensitas lahan terbangun (coverage) tetap sama.
  2. Perkembangan vertikal, artinya daerah pembangunan dan kualitas lahan terbangun sama, sedangkan ketinggian bertambah.
  3. Perkembangan interstial, artinya  daerah dan ketinggian bangunan-bangunan rata tetap sama, sedangkan kuantitas lahan terbangun (coverage) bertambah.

 

Perkembangan kota pada umumnya terdiri dari dua faktor yaitu

faktor eksternal dan faktor internal. Faktor eksternal merupakan suatu kekuatan yang terbentuk akibat kedudukan kota dalam kontelasi regional atau wilayah yang lebih luas, sehingga memiliki kemampuan untuk menarik perkembangan dari daerah sekitarnya yang selanjutnya diakomodasikan dalam kekuatan ekonomi kota. Faktor internal adalah kekuatan suatu kota untuk berrkembang dan ditentukan oleh keuntungan geografis, letak, fungsi kota. (Branch, 1996).

Daldjoeni (1998) juga mengemukakan bahwa proses berekspansinya kota dan berubahnya struktur tata guna lahan sebagian besar disebabkan oleh adanya daya sentrifugal dan data sentripetal pada kota. Yang pertama mendorong gerak ke luar dari penduduk dan berbagai usahanya, lalu terjadi dispersi kegiatan manusia dan relokasi sektor-sektor dan zone-zone kota, yang kedua mendorong gerak ke dalam dari penduduk dan berbagai usahanya sehingga terjadilah pemusatan (konsentrasi) kegiatan manusia.

Sujarto  (1996) mengatakan bahwa perkembangan kota dan pertumbuhan kota sangat dipengaruhi oleh faktor manusia, faktor kegiatan manusia dan faktor pola pergerakan manusia antar pusat kegiatan.

Kota merupakan pusat perkembangan dalam suatu wilayah dimana pusat kota tumbuh dan berkembang lebih pesat dibandingkan dengan daerah sekelilingnya. (Edger, M. Hoover, 1977). Pada umumnya suatu kota tumbuh dan berkembang karena kegiatan penduduknya, perkembangan kota dapat ditinjau dari beberapa aspek yang dapat menentukan pertumbuhan dan perkembangan suatu kota, yaitu :

  1. Perkembangan penduduk perkotaan menunjukan pertumbuhan dan intensitas kegiatan kota.
  2. Kelengakapan fasilitas yang disediakan oleh kota dapat menunjukan adanya tingkat pelayanan bagi masyarakatnya.
  3. Tingkat investasi kota dimana hasilnya dapat menunjukan tingkat pertumbuhan kota yang dapat tercapai dengan tingkat ekonomi yang tinggi.

 

Perkembangan kota juga dapat ditinjau dari peningkatan aktivitas kegiatan sosial

ekonomi dan pergerakan arus mobilitas penduduk kota yang pada gilirannya menuntut kebutuhan ruang bagi permukima, karena dalam lingkungan perkotaan, perumahan menempati presentasi penggunaan lahan terbesar dibandingkan dengan penggunaan lainnya, sehingga merupakan komponen utama dalam pembentukan struktur suatu kota.

Menurut Horton dan Reynold dalam Bourne (1982), perkembangan kota selain dilihat dari perkembangan geografis, dapat juga dilihat dari sisi “Behavior approach” artinya melihat dari sisi pengambil keputusan, yang dimaksud dalam permasalahan ini adalah pengembang. Dalam hal memilih lokasi untuk perumahannya pengembang  lebih menekankan pada unsur mencari keuntungan, tanpa memikirkan akibat yang terjadi di kemudian, sehingga perkembangan kota dapat saja mengikuti kemauan pengembang.

Sumber : https://www.kuliahbahasainggris.com/

Pola Perkembangan Kota

Pola Perkembangan Kota

Pola Perkembangan Kota
Pola Perkembangan Kota

Sesuai dengan perkembangan penduduk perkotaan

yang senantiasa mengalami peningkatan, maka  tuntutan akan kebutuhan kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, politik dan teknologi juga terus mengalami peningkatan,  yang semuanya itu mengakibatkan meningkatnya kebutuhan akan ruang perkotaan yang lebih besar. Oleh karena ketersediaan ruang di dalam kota tetap dan terbatas, maka meningkatnya kebutuhan ruang untuk tempat tinggal dan kedudukan fungsi-fungsi selalu akan mengambil ruang di daerah pinggiran kota (fringe area). Gejala penjalaran areal kota ini disebut sebagai invasion dan proses perembetan kenampakan fisik kota ke arah luar disebut sebagai urban sprawl (Northam dalam Yunus, 1994).

Secara garis besar menurut Northam dalam Yunus (1994) penjalaran fisik kota dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sebagai berikut :

  1. Penjalaran fisik kota yang mempunyai sifat rata pada bagian luar, cenderung lambat dan menunjukkan morfologi kota yang kompak disebut sebagai perkembangan konsentris (concentric development).
  2. Penjalaran fisik kota yang mengikuti pola jaringan jalan dan menunjukkan penjalaran yang tidak sama pada setiap bagian perkembangan kota disebut dengan perkembangan fisik memanjang/linier (ribbon/linear/axial development).
  3. Penjalaran fisik kota yang tidak mengikuti pola tertentu disebut sebagai perkembangan yang meloncat (leap frog/checher board development).

 

Jenis penjalaran fisik memanjang/linier yang dikemukakan oleh Northam

sama dengan Teori Poros yang dikemukakan oleh Babcock dalam Yunus (1994), yaitu menjelaskan daerah di sepanjang jalur transportasi memiliki mobilitas yang tinggi, sehingga perkembangan fisiknya akan lebih pesat dibandingkan daerah-daerah di antara jalur transportasi.

Pola pemekaran atau ekspansi kota mengikuti jalur transportasi juga dikemukakan oleh Hoyt dalam Daldjoeni (1998),

Secara lengkap pola pemekaran atau ekspansi kota menurut Hoyt, antara lain, sebagai berikut :

  1. Perluasan mengikuti pertumbuhan sumbu atau dengan kata lain perluasannya akan mengikuti jalur jalan transportasi ke daerah-daerah perbatasan kota. Dengan demikian polanya akan berbentuk bintang atau star shape.
  2. Daerah-daerah hinterland di luar kota semakin lama semakin berkembang dan akhirnya menggabung pada kota yang lebih besar.
  3. Menggabungkan kota inti dengan kota-kota kecil yang berada di luar kota inti atau disebut dengan konurbasi.
  4. Sumber : https://www.dosenpendidikan.com/

Mengenal Pajak yang Dikelola Provinsi

Mengenal Pajak yang Dikelola Provinsi

Mengenal Pajak yang Dikelola Provinsi
Mengenal Pajak yang Dikelola Provinsi

Ada lima jenis pajak yang dikelola oleh provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok.

1)        Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air(Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Tarif Pajak Kendaraan Bermotor pribadi menurut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan sebagai berikut :

  1. a)untuk kepemilikan kendaraan bermotor pertama paling rendah sebesar 1% (satu persen) dan paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  2. b)untuk kepemilikan kendaraan bermotor kedua dan seterusnya tarif dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% (dua persen) dan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).

Sedangkan tarif Pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah/TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, dan kendaraan lain yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, ditetapkan paling rendah sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dan paling tinggi sebesar 1% (satu persen). Kemudian Tarif Pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dan paling tinggi sebesar 0,2% (nol koma dua persen).

2)         Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Menurut Pasal 12 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

  1. penyerahan pertama sebesar 20% (dua puluh persen) dan
  2. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 1% (satu persen).

Khusus untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi masing-masing sebagai berikut :

  1. penyerahan pertama sebesar 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen); dan
  2. penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% (nol koma nol tujuh puluh lima persen).

3)         Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah pajak atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor. Bahan bakar kendaraan bermotor adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009). Tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen). Khusus tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk bahan bakar kendaraan umum dapat ditetapkan paling sedikit 50% (lima puluh persen) lebih rendah dari tarif Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor untuk kendaraan pribadi (Pasal 19 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4)         Pajak Air Permukaan

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. Tarif Pajak Air Permukaan ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (Pasal 24 Undang-Undang nomor 28 Tahun 2009).

5)         Pajak Rokok

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah. Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok. Pajak Rokok dikenakan atas cukai rokok yang ditetapkan oleh Pemerintah (Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

Penerimaan pajak rokok, baik bagian Provinsi maupun bagian Kabupaten/kota, dialokasikan paling sedikit 50% untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang ( Pasal 31 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).


Baca Artikel Lainnya:

Mengenal Perizinan Tertentu Pada Retribusi Daerah

Mengenal Perizinan Tertentu Pada Retribusi Daerah

Mengenal Perizinan Tertentu Pada Retribusi Daerah
Mengenal Perizinan Tertentu Pada Retribusi Daerah

Menurut Pasal 140 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi perizinan tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruhnya biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan. Biaya penyelenggaraan izin ini meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut (Ahmad Yani, 2004 : 64).

Menurut Pasal 141 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak dan Daerah Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :

1)         Retribusi Izin Mendirikan Bangunan

Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan. Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut (Pasal 142 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2)        Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Objek Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

adalah pemberian izin untuk melakukan penjualan minuman beralkohol di suatu tempat tertentu (Pasal 143 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3)        Retribusi Izin Gangguan

Objek Retribusi Izin Gangguan adalah pemberian izin tempat usaha/kegiatan kepada orang pribadi atau Badan yang dapat menimbulkan ancaman bahaya, kerugian dan/atau gangguan, termasuk pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha secara terus-menerus untuk mencegah terjadinya gangguan ketertiban, keselamatan, atau kesehatan umum, memelihara ketertiban lingkungan, dan memenuhi norma keselamatan dan kesehatan kerja (Pasal 144 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4)        Retribusi Izin Trayek

Objek Retribusi Izin Trayek adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek tertentu (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5)        Retribusi Izin Usaha Perikanan

Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 141 huruf e adalah pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan untuk melakukan kegiatan usaha penangkapan dan pembudidayaan ikan (Pasal 146 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(Sumber: https://www.gurupendidikan.co.id/)

Mengenal Jasa Usaha Pada Retribusi Daerah

Mengenal Jasa Usaha Pada Retribusi Daerah

Mengenal Jasa Usaha Pada Retribusi Daerah
Mengenal Jasa Usaha Pada Retribusi Daerah

Dalam Pasal 126 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

  1. pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal;dan/atau
  2. pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif retribusi jasa usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar (Ahmad Yani, 2004 : 64).

Menurut Pasal 127 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2008  Jenis Retribusi Jasa Usaha terdiri dari :

1)        Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian kekayaan Daerah. Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut (Pasal 128 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

2)        Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Objek Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan penyediaan fasilitas pasar grosir berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Pasal 129 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

3)         Retribusi Tempat Pelelangan

Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan (Pasal 130 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

4)         Retribusi Terminal

Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat

parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 131 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

5)        Retribusi Tempat Khusus Parkir

Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 132 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

6)        Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa

Objek Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa adalah pelayanan tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 133 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

7)        Retribusi Rumah Potong Hewan

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 134 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

8)        Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan

Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhan adalah pelayanan jasa

kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 135 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

9)        Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Objek Retribusi Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 136 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

10)         Retribusi Penyeberangan di Air

Objek Retribusi Penyeberangan di Air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah (Pasal 137 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

11)    Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah (Pasal 138 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009).

(Sumber: https://www.ilmubahasainggris.com/)

Karakteristik Hipotesis

Karakteristik Hipotesis

Karakteristik Hipotesis
Karakteristik Hipotesis

Karakteristik Hipotesis

Sesudah hipotesis untuk sementara dirumuskan maka, sebelum pengujian yang sebenarnya dilakukan, potensi hipotessi itu sebagai alat penelitian harus dinilai terlebih dahulu. Hipotesis harus memenuhi kriteria penerimaan tertentu. Harga terakhir suatu hipotesis tidak dapat dinilai sebelum dilakukan pengujian empiris, namun ada beberapa kriteria tertentu yang dapat memberikan ciri hipotesis yang baik. Peneliti hendaknya menggunakan kriteria-keriteria tersebut untuk menilai kelayakan hipotesis yang diajukan.

 

Hipotesis harus mempunyai daya penjelas

Suatau hipotesis harus merupakan penjelasan yang mungkin mengenai apa yang seharusnya diterangkan. Ini adalah ktriteria yang sudah jelas dan penting. Sebagi contoh, misalkan anda mencoba menstater mesin mobil anda, ternyata mesin tidak mau hidup. Hipotesis yang menyatakan bahwa mesin tidak mau hidup karena anda membiarkan air dikamar madi mengalir keselokan, bukan merupakan penjelasan tepat. Hipotesis yang mengatakan bahwa akinya mati adalah penjelasan yang tepat dan perlu diuji.

 

Hipotesis harus menyatakan hubungan yang diharapkan ada diantara variabel-variabel

Suatu hipotesis harus menerka atau menduga hubungan antara dua atau lebih variabel. Dalam contoh kita diatas, tidak ada gunanya kita menyatakan bahwa “mesin mobil tersebut tidak akan hidup dan mesin mobil itu mempiunyai jaring-jaring kabel”. Karena sama sekali tidak ada hubungan antara variabel-variabel yang disebutkan itu. Sehingga tidak ada hubungan yang akan diajukan untuk diuji.

Hipotesis yang baik akan berbunyi “mesin mobil tidak mau hidup karena ada ketidak bersan pada jaringan kabelnya”. Kelihatannya kriteria ini sangat jelas tetapi lihat pernyataan berikut ini apabila anak-anak berbeda satu sama lain dalm konsep diri, mereka akan berbeda satu sama lain pula dalam hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. Pernyataan ini tampaknya seperti suatu hipotesis, sampai anda sadar bahwa tidak ada pernyataan apapun tentang hubungan yang diharapkan.

Hubungan yang diharapkan dapat dituliskan dalam bentuk pernyataan konsep diri yang tinggi mungkin merupakan penyebab hasil belajar yang lebih tinggi dalam bidang ilmu pengetahuan sosial. Hipotesis itu kemudian dirumuskan akan terdapat hubungan positif atara konsep diri dan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. Jika yang diramalkan adalah yang sebaliknya yakni konsep diri yang lebih tinggi menjurus pada hasil belajar ilmu pengetahuan sosial yang lebih rendah, maka hipotesis itu akan berbunyi akan terdapat hubungan negatif antara konsep diri dan hasil belajar ilmu pengetahuan sosial. Kedua pernyataan itu masing-masing akan memenuhi kriteria yang kedua ini.

 

Hipotesis harus dapat diuji

Dikatakan bahwa sifat terpenting dari hiotesis yang baik adalah kemampuannya untuk diuji. Suatu hipotesis yang dapat diuji berarti daat ditahkikan (verifiable)  artinya, deduksi, kesimpulan, dan prakiraan dapat ditarik dari hipotesis tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat dilakukan pengamatan empiris yang akan mendukung atau tidak mendukung hipotesis tersebut. Kalau hipotesis ini benar, maka beberapa akibat tertentu yang dpaat diramalkan harus tampak nyata. Hipotesis yang dapat diuji memungkinkan peneliti menetapkan, berdasarkan pengamatan, apakah akibat yang tersirat secara deduktif itu benar-benar terjadi atau tidak. Kalau tidak demikian tidak mungkin kita akan dapat mengukuhkan atau tidak mengkuhakan hipotesis tersebut. Dalam contoh kita, hipotesis yang berbunyi “kerusakan mesin mobil itu adalah hukuman dosa-dosa saya“ rupanya tidak dapat diuji didunia ini.

Banyak hipotesis tau proposisi (pernyataan) yang pada dasarnya tidak dapat diuj. Misalnya hipotesis pendidikan taman kanak-kanak meningkatkan penyesuaian diri anak sekolah dasar secara menyeluruh“ akan sangat sulit diuji karaena sangat sulit merumuskan dan mengukur penyesuaian diri secara menyeluruh ini. Contoh yang lain hipotesis yang berbunyi “penggunaan karya Ditto dalam mata pelajaran seni, mematikan kreatifitas seni anak“, dalam hal ini kesulitan itu dapat berupa perumusan dan pengukuran kreativitas seni, disamping petnetapan kriteria untuk mentukan apakah telah terjadi proses pematian kreativitas atau tidak.

Agar dapat diuji hipotesis harus menghubungkan variabel-variabel yang dapat diukur. Apabila tidak terdapat alat atau cara untuk mengukur variabel-variabel itu, maka kita tidak mungkin dapat mengumpulkan data yang diperlukan untuk menguji validitas hipotesis tersebut. Ini tidak melebih-lebihkan, jika peneliti dapat merumuskan secara spesifik indikator tiap-tiap variabel dan kemudian mengukur variabel-variabel ini, maka hipotesis itu tidak dapat diuji.

Indikator variabel tersebut disebut batasan operasional. Seperti telah diterangkan sebelumnya batasan operasional adalah batasan yang menetapkan suatu variabel dengan menyatakan opresi atau prosedur yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Sebagai contoh hipotesis yang berbunyi “ada hubungan positif antara rasa harga diri anak dan hasuil belajar membacanya di kelas satu”. Agar hipotesis ini memenuhi kriteria dapat diterima, maka variabel-variabel dalam hipotesis ini harus didefenisikan secara operasional. Rasa harga diri mungkin dirumuskan sebgai skor yang diperoleh pada skal harga diri (menurut Coppersmith), sedangkan hasil belajar membaca dirumuskan sebagai skor yang diperoleh pada tes membaca dari california atau penilaian hasil belajar membaca yang dilakukan oleh guru-guru kelas satu.

Pertimbangan pertama dalam perumusan hipotesis adalah memastikan vabhwa variabel-variabel dalam hipotesis tersebut telah diberi batasan secara operasional. Hindarilah pemakaian pengertian yang akan sulit atau tidak mungkin diukur secara memadai. Pengertian-pengertian seperti kreativitas, otoriterisme, demokrasi, dan sebagainya telah mempunyai arti yang macam-macam, sehingga kesepakatan mengnai batasan-batasanoperasioanl konsep semacam itu akan sulit dicapai, atau bahkan tidak mungkin salma sekali. Ingatlah bahwa variabel harus dirumuskan berdasarkan tingkah laku yang dapat diidentifikasi dan diamati.

Perlu dihindari adanya pernyataan nilaidalam hipotesis. Pernyataan seperti suatu program penyuluhan di sekolah dasar sangat diperlukan tidak dapat diselidiki dalam studi penelitian. Akan tetapi hipotesis murid-murid SD yang telah menerima penyuluhan akan mengungkapkan secara lisan rasa puas yang lebih besar terhadap sekolah mereka dari pada mereka yang tidak menerima penyuluhan, ini merupakan hipotesis yang dapat diuji. Kita dapat mengukur kepuasan secara lisan, tetapi apakah hal tersebut diperlukan atau tidak, hal tersebut merupakan pertimbangan nilai.

Baca Juga : 

Spesifikasi Apple iPad Mini 5

Spesifikasi Apple iPad Mini 5

Spesifikasi Apple iPad Mini 5
Spesifikasi Apple iPad Mini 5

Meski perusahaan Apple terkenal begitu menjaga kerahasian tentang produk terbaru buatannya

akan tetapi banyak kalangan yang terus mencoba menggali informasi tentang perangkat buatan Apple yang belum resmi diluncurkan. Pada akhir tahun 2018 kemarin disebutkan kalau perusahaan asal Amerika Serikat ini sudah mulai produksi iPad Mini 5.

Kalau memang sudah masuk dalam tahap produksi massal, seharusnya perangkat tidak lama kemudian akan diluncurkan ke publik, namun sampai sekarang Apple belum meluncurkan generasi terbaru iPad mininya. Malahan, kini giliran sejumlah spesifikasi dari tablet tersebut yang diungkap.

 

Berdasarkan informasi terbaru yang beredar luas di Jagat Maya

telah menyebutkan kalau iPad Mini 5 ini nantinya tidak bakal membawa perubahan yang besar dalam segi desain. Hanya saja untuk tata letak mikrofon perangkat yang awalnya berada di bagian belakang, kini telah mengalami pergeseran menjadi di bagian tengah atas.

Menurut kabar yang telah disampaikan oleh The Verge, iPad Mini 5 bakal dilengkapi dengan port Lightning layaknya iPad Pro terbaru yang telah beredar luas di pasaran untuk pengisian daya dan juga transfer data. Selain itu, perangkat ini diperkirakan juga masih membekali port audio jack 3.5mm untuk memenuhi kebutuhan audio penggunanya.

 

Selain itu, untuk masalah performa sebelumnya diungkap kalau iPad Mini 5

akan menggunakan chip A10 Fusion atau A10X Fusion. Kalau memang benar, maka kemampuan dari Tablet terbaru Apple ini nantinya bakal memiliki performa yang tidak jauh berbeda dibanding dengan iPad Pro 2018.

 

Akan tetapi untuk jadwal peluncuran iPad Mini 5

ini masih belum bisa diprediksi sama sekali. Sebab Apple tertutup rapat tentang perangkat Tablet terbarunya ini. Disisi lain, perusahaan asal Cupertino ini sendiri juga sudah lama tidak meluncurkan iPad Mini. Terakhir adalah iPad Mini 4 yang mana perangkat tersebut telah diluncurkan sejak 4 tahun silam.

Sumber : https://ngelag.com/

Belajar Ekologi Hewan

Belajar Ekologi Hewan

Belajar Ekologi Hewan
Belajar Ekologi Hewan

 

Ekologi merupakan cabang ilmu

Yang berfokus pada interaksi antar organisme dan juga keterkaitannya dengan lingkungan baik itu biotik maupun abiotik. Dalam ekologi, organisme dianggap tak bisa terpisah dari elem lainnya sebab perkembangan serta pertumbuhannya bergantung penuh pada organisme juga habitatnya. Salah satu cabang ilmu ekologi adalah ekologi hewan. Adalah suatu cabang ilmu biologi yang secara mendalam mempelajari hubungan timbal balik atau interaksi di antara hewan dan juga lingkungannya mencakup biotik dan juga abiotik secara langsung maupun tak langusng dan meliputi distribusi atau persebaran maupun tingkatan kelimpahan hewan yang dikaji tersebut.

Fokus utama ekologi hewan adalah aspek-aspek mendasar yang menjadi landasan kinerja hewan tersebut sebagai sebuah individu, populasi hingga komunitas di dalam ekosistem yang ia diami. Hal tersebut meliputi bagaimana Ia mengenal lingkungannya dan kemudian melakukan proses adaptasi dan melibatkan adanya pertukaran energi di dalamnya. Pada dasarnya ada dua sudut pandang dalam ilmu ekologi hewan, antara lain:

Synekologi

Merupakan meteri pembahasan yang di dalam proses kajiannya lebih fokus pada hewan sebagai sebuah komunitas di mana di dalamnya melibatkan interaksi antara populasi yang satu dengan populasi lainnya. Misalnya saja kita mempelajari kelompok ikan di wilayah perairan. Kita membaca pola mereka dalam berkelompok bukan sebagai individu yang satu.

Autekologi

Adalah pengkajian atau penelitian dimana seseorang fokus pada hean sebagai individu atau spesies. Yaitu mengenal aspek-aspek ekologi dari individu-individu atau populasi suatu spesies hewan. Misalnya mempelajari segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan lalat buah atau Drosophila sp, dimulai dari lingkup habitat, faktor makanan hingga fekunditas dan pola reproduksi dan lain-lain.

 

Ekologi hewan pada dasarnya mencakup beberapa hal antara lain;

  • Masalah persebaran atau distribusi dan juga kelimpahan populasi hewan dalam skala lokal maupun regional. Hal ini dimulai dari tingkakatan relung ekologi, faktor microhabitat dan juga habitat, lingkup komunitas hingga sampai pada sistem biogeografi juga pola penyebaran hewan di seluruh pernjuru dunia.
  • Persoalan pengaturan secara fisiologis, juga respon yang melibatkan adaptasi secara structural maupun kecenderungan perilaku hewan jika terjadi perubahan lingkungan.
  • Perilaku dan juga aktivitas berbagai hewan dalam lingkup habitatnya.
  • Fokus pada perubahan-perubahan yang terjadi secara periodik ( baik itu harian, periodik musiman dan juga tahunan) dari kehadiran, aktivitas dan kelimpahan populasi hewan.
  • Pola dinamika populasi juga komunitas yang melibatkan pola interaksi-interaksi atau hubungan timbal balik antara hewan dalam sebuah populasi dan juga komunitas.
  • Pemisahan yang ada di dalam relung ekologi, skala spesies dan juga ekologi evolusioner.
  • Persoalan produktivitas sekunder dan juga ekoenergetika.
  • Ekologi membahas sistem dan juga permodelan.

Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa ruang lingkup dari Ilmu Ekologi Hewan mencakup objek yang mengkaji persoalan individu atau organisme, populasi, komunitas hingga ekosistem dimana di dalamnya terdapat distribusi juga kelimpahan, pola-pola adaptasi yang mempengaruhi perilaku, persoalan habitat dan juga relung, tingkatan produktivitas sekunder hewan, serta pola sistem juga struktur permodelan ekologi.

Sumber : https://www.sekolahbahasainggris.co.id/

Contoh Surat Perjanjian Sewa Mobil Sederhana

Contoh Surat Perjanjian Sewa Mobil Sederhana

Contoh Surat Perjanjian Sewa Mobil Sederhana – Jika kamu sedang bingung seperti apa langkah sebabkan surat perjanjian sewa mobil. Mungkin karena ini pertama kali kamu bakal menyewakan mobil kamu atau baru memulai bisnis rental. Silahkan buat seperti contoh tersebut ini.

SURAT PERJANJIAN SEWA MOBIL

Pada hari ini Senin, tanggal 10 Oktober 2018, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama    :               Ilham Hidayat

Pekerjaan           :               Swasta

Jabatan                :               Manager Marketing

Alamat  :               Jl. Ahmad Yani No. 12 Makassar

No KTP :               43928759238429342

No HP   :               089696967676

Dalam perihal ini melakukan tindakan untuk dan atas:

Nama Perusahaan           :               CV Mitra Karya

NPWP   :               23874923486387424

Alamat  :               Jl. Ahmad Yani No. 123 Makassar

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama    :               Nelma Kharisma

Pekerjaan           :               PNS

Alamat  :               Jl. Macan No. 23 Makassar

No KTP :               273939498

No HP   :               089686868696

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak bersama ini menerangkan bahwa pihak ke-2 selaku pemilik sah dan udah sepakat untuk menyewakan kepada pihak pertama, dan pihak pertama udah sepakat untuk menyewa dari pihak ke-2 berupa:

  1. Jenis kendaraan : Minibus
  2. Merek/Type : Toyota/Avanza
  3. Tahun pembuatan : 2012
  4. Nomor Polisi : AB 1234 CD
  5. Nomor rangka : MH 123456
  6. Nomor mesin : JB123-45678
  7. Warna : Hitam
  8. Kondisi barang : Sangat Baik

Untuk setelah itu disebut KENDARAAN .

Selanjutnya ke-2 belah pihak bersepakat bahwa perjanjian sewa-menyewa kendaraan antara pihak ke-2 dan pihak pertama ini berlaku sejak tanggal penandatanganan surat perjanjian ini di mana kriteria dan juga ketentuan-ketentuan di dalam surat perjanjian ini diatur di dalam 12 (dua belas) pasal, sebagai berikut:

PASAL 1

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN SEWA

Ayat 1

Sewa-menyewa ini dilangsungkan dan di terima untuk jangka saat 30 (tiga puluh) hari, juga sejak tanggal (19 Mei 2014) dan berakhir terhadap tanggal (18 Juni 2014).

Ayat 2

Setelah jangka saat tersebut lampau, maka sewa-menyewa ini bisa diperpanjang untuk jangka saat dan bersama kriteria dan juga ketentuan-ketentuan yang bakal ditentukan di dalam Surat Perjanjian tersendiri.

PASAL 2

HARGA SEWA

Ayat 1

Harga sewa atas kendaraan untuk semua jangka saat sewa berjumlah Rp.6.000.000,00 (Enam Juta Rupiah) yang keseluruhannya bakal dibayarkan pihak pertama secara sekaligus bersamaan bersama penandatanganan Surat Perjanjian ini.

Ayat 2

Surat Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti pelunasan yang sah dari sejumlah duwit sewa kendaraan dimaksud.

PASAL 3

KETENTUAN-KETENTUAN KHUSUS

Ayat 1

Sebelum jangka saat sewa-menyewa seperti yang tertulis terhadap pasal 1 ayat (1) Surat Perjanjian ini berakhir, pihak ke-2 mirip sekali tidak dibenarkan berharap pihak pertama untuk mengakhiri jangka saat kontrak atau pun menyerahkan lagi kendaraan tersebut kepada pihak kedua, terkecuali terdapat kesepakatan di antara ke-2 belah pihak.

Ayat 2

Pihak ke-2 untuk persewaan ini tidak diperbolehkan untuk memungut duwit sewa tambahan lagi dari pihak pertama bersama alasan atau dalih apa pun juga.

PASAL 4

PENYERAHAN KENDARAAN

Pihak ke-2 menyerahkan kendaraan kepada pihak pertama setelah ditandatanganinya Surat Perjanjian ini tersebut Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dari kendaraan yang dimaksud.

PASAL 5

HAK DAN TANGGUNG JAWAB PIHAK PERTAMA

Ayat 1

Pihak pertama berhak seluruhnya untuk menggunakan KENDARAAN yang disewanya bersama Perjanjian ini.

Ayat 2

Mengingat kendaraan udah dipegang oleh pihak pertama sebagai penyewa, karenanya pihak pertama bertanggung jawab penuh untuk merawat dan merawat keutuhan dan juga kebaikan suasana kendaraan tersebut sebaik-baiknya atas ongkos pihak pertama sendiri.

Ayat 3

Apabila perjanjian sewa-menyewa ini berakhir, pihak pertama mesti menyerahkan lagi kendaraan tersebut kepada pihak ke-2 di dalam suasana jalan, terawat baik dan kondisinya lengkap seperti saat pihak pertama menerimanya dari pihak kedua.

PASAL 6

LARANGAN-LARANGAN

Ayat 1

Status kepemilikan kendaraan tersebut di atas seluruhnya ada di tangan pihak ke-2 sampai pihak pertama dilarang laksanakan perbuatan-perbuatan yang mempunyai tujuan untuk memindah tangankan kepemilikannya, seperti menjual, menggadaikan, memindahtangankan atau laksanakan perbuatan-perbuatan lain yang mempunyai tujuan untuk memindah tangankan kepemilikannya.

Ayat 2

Pelanggaran pihak pertama atas ayat (1) merupakan tindak pidana cocok Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

PASAL 7

KERUSAKAN DAN KEHILANGAN

Ayat 1

Apabila berlangsung kerusakan terhadap kendaraan, pihak pertama diharuskan melakukan perbaikan atau mengeluarkan ongkos ongkos atas kerusakan tersebut sehubungan bersama pemakaiannya.

Ayat 2

Pihak pertama diwajibkan mengganti onderdil (spare part) kendaraan yang rusak akibat pemanfaatan yang sebabkan spare part tersebut tidak bisa digunakan lagi bersama spare part yang sama.

Ayat 3

pihak pertama dibebaskan dari segal tukar rugi atau tuntutan dari pihak ke-2 akibat kerusakan terhadap kendaraan yang diakibatkan oleh force majeure yang dimaksud bersama force majeure adalah:

  1. bencana alam, seperti banjir, gempa bumi, tanah longsor, petir, angin topan dan juga kebakaran yang disebabkan oleh segi ekstern yang mengganggu kelangsungan perjanjian ini.
  2. huru-hara, kerusuhan, pemberontakan, dan perang.

Ayat 4

Apabila berlangsung kehilangan karena kelalaian pihak pertama sendiri, maka pihak pertama diharuskan untuk mengganti bersama kendaraan sejenis bersama tahun pembuatan dan suasana cocok atau sepadan bersama kendaraan yang disewanya.

PASAL 8

PEMBATALAN

Ayat 1

Apabila pihak pertama laksanakan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini maka pihak ke-2 berhak untuk minta perjanjian ini dibatalkan.

Ayat 2

Pihak ke-2 diharuskan memberitahukan pembatalan tersebut secara tertulis kepada pihak pertama dan pihak pertama diwajibkan menyerahkan lagi kendaraan yang disewanya selambat-lambatnya 1 (Satu) hari setelah perjanjian ini dibatalkan.

Ayat 3

Pihak pertama memberi kuasa penuh kepada pihak ke-2 yang atas kuasanya bersama hak substitusi untuk mengambil kendaraan milik pihak kedua, baik yang berada di daerah pihak pertama atau di daerah pihak lain yang mendapat hak dari padanya

Ayat 4

Pihak ke-2 berhak berharap dukungan pihak berwajib untuk menarik lagi kendaraan tersebut dan segala ongkos pengambilan kendaraan tersebut seluruhnya jadi beban dan tanggung jawab pihak pertama.

Ayat 5

Pihak pertama melewatkan pihak ke-2 dari tuntutan kerugian dari pihak pertama atas pembatalan perjanjian ini.

PASAL 9

PELANGGARAN DARI PIHAK KEDUA

Ayat 1

Apabila pihak ke-2 laksanakan pelanggaran atau tidak mentaati perjanjian ini, maka pihak ke-2 mesti memberikan atau membayar tukar rugi kepada pihak pertama.

Ayat 2

Besarnya tukar rugi cocok ayat (1) di atas ditetapkan oleh 2 (dua) orang arbiter yang terdiri dari seorang arbiter yang ditunjuk pihak ke-2 dan seorang arbiter yang ditunjuk pihak pertama.

PASAL 10

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum tercantum di dalam perjanjian ini bakal diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat oleh Kedua belah pihak.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila berlangsung perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan atau musyawarah untuk mufakat, ke-2 belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara hukum dan ke-2 belah pihak udah sepakat untuk menentukan daerah tinggal yang lazim dan senantiasa di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

PASAL 12

PENUTUP

Surat perjanjian ini dibikin rangkap 2 (dua) bersama dibubuhi materai secukupnya yang berkekuatan hukum yang mirip yang masing-masing dipegang pihak ke-2 dan pihak pertama dan mulai berlaku sejak ditandatangani ke-2 belah pihak.

Makassar, 10 Oktober 2018

Pihak Pertama   Pihak Kedua

 

Ilham Hidayat    Nelma Kharisma

 

Sumber : https://www.kumpulansurat.co.id/